Breaking News:

Penilaian Pelayanan Publik

Kepala Daerah Siap-siap, Ombudsman RI Bakal Lakukan Penilaian di Mei, Jangan Sampai Nilainya Jeblok

Ombudsman RI Perwakilan Sumut dalam waktu dekat akan lakukan penilaian terhadap seluruh daerah di

TRIBUN MEDAN/ANGEL AGINTA SEMBIRING
Anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar dan Wakil Bupati Taput S. Hutabarat pada pembukaan workshop kepatuhan pendampingan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, Rabu (28/4/2021).(TRIBUN MEDAN/ANGEL AGINTA SEMBIRING) 

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN--Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di 34 pemerintah daerah se-Sumatera Utara tahun 2021.

Penilaian ini guna meninjau kepuasaan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah (Pemda).

Hasil dari penilaian ini nantinya akan dibagi menjadi tiga kategori, yakni zona hijau untuk tingkat kepatuhan baik, zona kuning untuk tingkat kepatuhan sedang dan zona merah untuk tingkat kepatuhan rendah (buruk).

Baca juga: Ombudsman Minta Bobby Nasution Pecat Oknum yang Melakukan Pungli di Dinas Pendidikan Kota Medan

Penilaian tersebut tidak hanya dilakukan terhadap pemda, tetapi juga kementerian/lembaga.

"Penilaian kepatuhan tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini penilaian tidak sekadar pada pemasangan atributisasi standar layanan, tapi juga  melihat kualitas layanan yang diterima masyarakat," kata anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya, di Medan, Rabu (28/4/2021).

Ia juga menambahkan, bahwa beberapa tahun ini penilaian cenderung normatif.

Misalnya, kata Dadan, maklumat layanan ada tidak.

Baca juga: Mahasiswa Laporkan Rektor UINSU Ke Ombudsman Sumut

"Tapi belakangan masuk ke hal yang sifatnya substantif, apakah itu berjalan atau tidak, itu yang kita dalami," katanya usai membuka workshop pendampingan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

Dadan menjelaskan, apabila dahulu kita bertanya mengenai tempat pengaduan, sekarang lebih kepada apakah itu berjalan atau tidak dan perkembangan dari penindaklanjutan pengaduan itu, seperti misalnya penilaiannya sebelum survey, lebih dalam kepada penilaian itu.

Menurut Dadan, untuk level kementerian, tingkat kepatuhannya terhadap UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik sudah baik, karena sudah hampir 100 persen masuk zona hijau sementara Pemda sekitar 70 persen.

Baca juga: Kisruh Soal Wartawan Diusir, Ombudsman Sumut Sarankan Wali Kota Medan Segera Jumpai Jurnalis

Halaman
12
Penulis: Angel aginta sembiring
Editor: Array A Argus
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved