KTT ASEAN Tak Berkutik, Myanmar Masih Mencekam, Junta Militer Lakukan Serangan Udara, Warga Tewas

TRIBUN-MEDAN.COM - Karen, kelompok etnis bersenjata terkemuka di Myanmar telah merebut pangkalan militer di dekat perbatasan Thailand pada Selasa (27/4/2021).

Militer melancarkan serangan udara beberapa jam kemudian di desa-desa di wilayah yang dikuasai kelompok tersebut.

Melansir The Guardian pada Selasa (27/4/2021), junta militer telah melancarkan tindakan brutal terhadap warga sipil dalam upaya untuk menekan oposisi yang dihadapinya dari publik.

Beberapa kelompok etnis bersenjata Myanmar, yang telah menghabiskan beberapa dekade memerangi militer untuk otonomi yang lebih besar, telah menyuarakan dukungan untuk para pengunjuk rasa anti-kudeta.

Serikat Nasional Karen, yang memerangi pasukan junta militer di dekat perbatasan timur Myanmar, mengatakan pada Selasa pagi waktu setempat (27/4/2021) mereka telah menduduki dan membakar sebuah pos militer.

Kepala urusan luar negeri kelompok Karen, Padoh Saw Taw Nee, mengatakan kepada Reuters bahwa kelompoknya masih memastikan jumlah korban jiwa.

Baca juga: SEDIHNYA 19 Dokter Diadili Junta Militer Myanmar, Dituduh Terlibat Pembangkangan Sipil, tanpa Bukti

Juru bicara itu mengatakan bahwa telah terjadi pertempuran di lokasi lain juga, tetapi tidak memberikan rincian.

Rekaman video bentrokan menunjukkan api dan asap membubung dari perbukitan, saat tembakan terdengar di kejauhan.

Sithichai Jindaluang, gubernur provinsi Mae Hong Son Thailand, membenarkan pada konferensi pers bahwa gerilyawan Karen telah menyerbu pangkalan militer Myanmar di perbatasan.

Lalu, ia mengatakan seorang wanita di tanah Thailand terluka oleh peluru nyasar selama pertempuran pagi itu.

Dia mengatakan sekitar 450 penduduk desa telah dievakuasi dari Lap Mae Sam untuk keselamatan mereka sendiri.

Penduduk setempat mengatakan kepada Agence France-Presse bahwa banyak penduduk desa telah meninggalkan rumah mereka, takut militer akan melancarkan tindakan keras sebagai pembalasan.

"Tidak ada yang berani untuk tinggal...mereka sudah lari pagi ini ketika pemadam kebakaran dimulai," kata Hkara, yang merupakan etnis Karen dan hanya memiliki satu nama, dari Mae Sam Laep di dalam perbatasan Thailand.

Baca juga: Pasukan Militer Myanmar Kocar-kacir ke Hutan Usai Ratusan Warga Desa Melawan dengan Senjata Sendiri

Selama beberapa pekan terakhir, kekerasan yang meningkat, termasuk serangan udara, telah memaksa lebih dari 24.000 orang meninggalkan rumah mereka di wilayah perbatasan, menurut kelompok bantuan Free Burma Rangers.

Dave Eubank dari Free Burma Rangers mengatakan dia dapat memastikan bahwa telah terjadi serangan udara di desa Karen di dua kota di distrik Papun.

Dia mengatakan tentara Myanmar juga melancarkan serangan darat di daerah itu.

Bentrok antara demonstran dan pihak keamanan di Yangon, Myanmar.(AFP PHOTO/MIN HTAT SAN)

Bentrokan terbaru terjadi beberapa hari setelah kepala junta Myanmar, Min Aung Hlaing, menghadiri pertemuan puncak regional di Jakarta, di mana dia setuju untuk mengakhiri kekerasan dan memasuki dialog.

Pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) menandai upaya internasional pertama bersama untuk menemukan penyelesaian krisis di Myanmar, meskipun kelompok hak asasi manusia menunjukkan bahwa pernyataan penutupnya kurang spesifik dan tidak menyebutkan pembebasan tahanan politik.

Lebih dari 750 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan militer Myanmar, termasuk puluhan anak-anak, sejak kudeta 1 Februari.

Sementara 3.441 orang telah ditahan, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik di Burma.

Pemimpin militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing tiba di Bandara Soekarno Hatta, Sabtu (24/4/2021). Kedatangan Jenderal Min ini dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang membahas masalah konflik Myanmar. (Dok. Sekretariat Presiden)

Pada Selasa (27/4/2021), militer Myanmar tampaknya melanggar pernyataan yang telah disepakati pada pertemuan Asean.

Sebuah laporan oleh Global New Light of Myanmar yang dikendalikan junta militer, mengatakan Myanmar telah memberitahu dalam pertemuan Asean, akan mempertimbangkan dengan hati-hati saran yang dibuat oleh para pemimpin regional "ketika situasi kembali ke stabilitas".

Laporan itu juga menambahkan bahwa prioritas junta militer adalah untuk menjaga hukum dan ketertiban. Namun, nyatanya pembunuhan dan penahanan masih terus berlanjut dalam beberapa hari terakhir.

Pada Senin (26/4/2021), seorang pria ditembak mati oleh pasukan pada Senin malam di Mandalay, sementara seorang wanita juga tewas di Dawei, menurut laporan media independen lokal.

Puluhan orang telah ditangkap dari rumah mereka oleh pasukan keamanan militer Myanmar, yang terus menimbulkan teror melalui penggerebekan pada malam hari.

Baca juga: Sebanyak 120 Selebriti Jadi Buronan Tentara Myanmar, Aktor Paing Takhon Ditangkap, Berikut Sosoknya

Menanti Sanksi Tegas dari AS

Sementara, sekelompok senator bipartisan Amerika Serikat pada Selasa (27/4/2021) mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap junta militer di Myanmar.

Sanksi yang diminta senator AS ditujukan kepada junta Myanmar termasuk menekan pendapatan untuk sebuah perusahaan energi negara itu, sebagai tanggapan atas kudeta dan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa.

Seorang senator dari partai Demokrat Jeff Merkley dan dari partai Republik Marco Rubio serta empat senator lainnya dalam sebuah surat mendesak Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Keuangan Janet Yellen untuk "mencari cara baru untuk mendukung rakyat Myanmar dalam perjuangan berkelanjutan mereka untuk demokrasi saat menghadapi meningkatnya aksi kejahatan terhadap kemanusiaan".

Mereka ingin pemerintahan Biden menghentikan royalti yang mengalir dari bisnis termasuk dari perusahaan energi utama AS Chevron Corp ke Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar (MOGE), yakni sebuah badan di dalam kementerian energi negara itu.

MOGE memberikan dukungan keuangan kepada para pemimpin militer, termasuk Jenderal Min Aung Hlaing, yang sudah berada di bawah sanksi AS.

MOGE adalah mitra di Yadana, yakni ladang gas alam di mana Chevron memiliki 28,3 persen saham.

Kelompok hak asasi manusia telah mendesak perusahaan energi termasuk Chevron dan Total untuk memutuskan hubungan dengan Myanmar setelah militer menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis pada 1 Februari. Militer Myanmar juga menahan Suu Kyi dan menindak para pengunjuk rasa. Lebih dari 750 orang telah terbunuh.

Pendapatan gas dari usaha patungan yang melibatkan perusahaan seperti Total dan Chevron adalah sumber pendapatan devisa tunggal paling signifikan bagi pemerintah Myanmar, yakni menghasilkan pembayaran tunai sekitar 1,1 miliar dolar AS (sekitar Rp15,96 triliun) per tahun, kata para senator AS itu.

Mereka juga mengusulkan agar bisnis-bisnis yang membayar pendapatan untuk MOGE membentuk suatu perwalian dana yang akan diadakan sampai Myanmar memiliki pemerintah yang dipilih secara demokratis atau pendapatan itu digunakan untuk tujuan kemanusiaan, menurut surat dari para senator AS yang salinannya dilihat oleh Reuters.

Dikutip dari Antaranews, seorang perwakilan Chevron mengatakan setiap pengalihan pendapatan atau pajak yang terutang kepada MOGE ke sebuah rekening escrow "dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak dan berpotensi menempatkan karyawan dari mitra usaha patungan pada risiko tuntutan pidana yang tidak semestinya."

Escrow adalah pengaturan kontrak di mana pihak ketiga menerima dan mencairkan uang atau properti untuk pihak utama yang bertransaksi, dengan pencairan bergantung pada kondisi yang disepakati oleh pihak yang bertransaksi.

Perusahaan minyak Total tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan AS juga tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Sebagaimana dalam pemberitaan Reuters, Chevron membayar sekitar 50 juta dolar AS ke Myanmar antara 2014 dan 2018, menurut Extractive Industries Transparency Initiative, yang berupaya meningkatkan transparansi dalam bisnis internasional.

Baca juga: Kondisi Myanmar Makin Mencekam, Junta Militer Menembaki Pekerja Medis, Huru-hara Lumpuhkan Ekonomi

Perang Saudara Mulai Pecah

Para pendemo yang menentang junta militer dikabarkan mendapat pelatihan dari kelompok etnis bersenjata di perbatasan.

Bahkan, pertempuran meletus di Myanmar, antara junta militer dan pemberontak etnis Selasa (27/4/2021).

Melansir Reuters, ini terjadi di kota-kota, daerah pedesaan, pegunungan terpencil di wilayah timur negara itu.

Persatuan Nasional Karen (KNU) menyerang dan menghancurkan pangkalan militer junta di dekat sungai Salween, negara bagian Karen yang berbatasan dengan Thailand.

Kemudian, junta militer membalas dengan  serangan udara ke utara pangkalan.

Penduduk desa di perbatasan sudah meninggalkan rumah mereka.

"Tidak ada yang berani tinggal," katanya dalam pemberitaan Reuters.

Sebelumnya, Jenderal Senior junta Min Aung Hlaing menghadiri ke KTT ASEAN di Jakarta dianggap tak membantu menghentikan kekerasan. Sejumlah warga kembali tertembak oleh aparat di Mandalay.

Ketegangan juga terjadi di kota Loikaw. Pasukan keamanan menembaki penduduk yang menghalangi mereka menghancurkan barikade, terbuat dari karung pasir, dan menewaskan satu orang. Demonstrasi juga terjadi di Yangon. "Demokrasi adalah tujuan kami," teriak massa.

Sebelumnya junta mengaku puas dengan hasil KTT ASEAN. Mereka mengatakan akan mempertimbangkan saran konstruktif yang dibuat para pemimpin Asia Tenggara itu.

Lima poin disetujui di KTT itu, termasuk upaya perdamaian dan negosiasi kedua belah pihak bertikai. Sayangnya, tak ada  pembebasan tahanan politik.

Sementara pihak Amerika Serikat (AS) menyebut KTT ASEAN menunjukkan tanda-tanda kemunduran. " KTT ASEAN tak berkutik di sini," ujar laporan Reuters. 

Baca juga: Korban Rezim Militer atau Junta Myanmar Terhadap Warga Sipil Antikudeta Terus Bertambah

Artikel sebagian telah tayang di Kompas.com dengan judul:Kelompok Etnis Bersenjata Myanmar Rebut Pangkalan Militer di Dekat Perbatasan Thailand