Breaking News:

Kunjungi Pemkab Nias Utara dan Nias Barat, KPK Sarankan Bupati Ganti Pegawai yang Tak Mampu Bekerja

Pertemuan itu merupakan Rapat Koordinasi Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Pemda) dan berlangsung di kantor Pemkab masing-masing. 

HO / Tribun Medan
Korsup Wilayah I KPK saat menggelar Rapat Koordinasi Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Pemda) di kantor Bupati Nias Utara pada Kamis (29/4/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (29/4/2021) bertemu dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Utara dan Pemkab Nias Barat.

Pertemuan itu merupakan Rapat Koordinasi Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Pemda) dan berlangsung di kantor Pemkab masing-masing. 

Direktur Korsup Wilayah I KPK Didik Agung Widjanarko, mengatakan dalam pertemuan, pihaknya menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Nias Utara dan Bupati Nias Barat untuk berani merombak atau mengganti aparatur pemerintahannya yang tak menunjukkan kinerja baik.

"Kami minta Bupati melakukan reshuffle atau pergantian pegawai yang tak menunjukkan kerja baik dalam mendukung perbaikan pengelolaan pemerintahan daerah yang ada dalam delapan fokus area yang KPK inisiasi," kata Didik.

Adapun delapan fokus ukuran keberhasilan Pembenahan Tata Kelola Pemda, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan pengelolaan keuangan desa. 

Semua ukuran itu tercakup dalam aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP). Bupati Nias Utara dan Bupati Nias Barat, bisa menggunakan skor MCP untuk menilai kinerja pegawainya. Skor MCP terbaik adalah ketika pemda mampu meraih skor 100 persen, dan skor terburuk ialah nol persen. 

Sementara, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Wilayah I KPK Maruli Tua menambahkan, bahwa berdasarkan aplikasi MCP di tahun 2020, skor rata-rata MCP Pemerintah Kabupaten Nias utara dan Nias Barat berturut-turut adalah 28,03 persen dan 39 persen. 

Kemudian, skor rata-rata MCP di tahun 2019 dari Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan Nias Barat berturut-turut adalah 23 persen dan 28,15 persen. Skor MCP tahun 2019 dan 2020 ini relatif sangat rendah. 

Lebih rinci, skor delapan fokus area MCP Pemkab Nias Utara di tahun 2020, masing-masing Perencanaan dan penganggaran APBD 48,89 persen, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 26,82 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 33,3 persen, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 20,78 persen, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 17,5 persen, Optimalisasi pajak daerah 36,71 persen, manajemen aset daerah 11,8 persen, dan pengelolaan keuangan desa 21,8 persen.

Sedangkan delapan fokus area MCP Pemkab Nias Barat di tahun yang sama masing-masing, Perencanaan dan penganggaran APBD 35 persen, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 28,82 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 16,03 persen, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 40,32 persen, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 30,05 persen, optimalisasi pajak daerah 4,5 persen, manajemen aset daerah 51,6 persen, dan pengelolaan keuangan desa 0,1 persen.

Halaman
12
Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved