Breaking News:

Ombudsman Minta Polres dan BPN se-Sumut Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

"Kita ingin membuat grup dengan Polres, karena Ombudsman sudah punya grup dengan Pemda, dengan inspektorat," katanya.

Angel / Tribun Medan
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar dalam workshop pendampingan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik kepada kementerian dan lembaga oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumut, di Hotel Santika Dyandra Premier Medan, Kota Medan, Kamis (29/4/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ombudsman RI meminta kepolisian di Polda Sumut beserta Polres jajaran dan Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Sumut meningkatkan kualitas layanan publik.

Hal tersebut disampaikan Ombudsman RI dalam workshop pendampingan kepada Polda Sumut beserta Polres jajaran se-Sumut dan juga Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) se-Sumut di Hotel Santika Dyandra Premier Medan, Kota Medan, Kamis (29/4/2021).

Setelah memberikan pendampingan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sumut pada Rabu kemarin.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik bisa dilihat dari dua hal, pertama adanya penyusunan serta pengumuman atribusi layanan sehingga masyarakat yang datang bisa melihat.

Lanjutnya, "Berikutnya, setelah artibusi layanan terpampang, apakah standar pelayanannya dilakukan atau tidak. Kalau misalnya mengurus ini gratis, tapi kenyataannya tidak, berarti standarnya tidak terpenuhi," ujar  Abyadi saat membuka workshop pendampingan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik kepada kementerian dan lembaga oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumut.

Abyadi mengajak seluruh peserta yang berasal dari kepolisian dan BPN untuk membentuk grup WhatsApp sebagai wadah komunikasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik oleh instansi pemerintah.

"Kita ingin membuat grup dengan Polres, karena Ombudsman sudah punya grup dengan Pemda, dengan inspektorat," katanya.

Abyadi menambahkan, tahun ini dalam waktu dekat mereka akan melakukan survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Survei untuk tahun 2021 akan dimulai setelah lebaran.

Menurutnya workshop oleh Ombudsman ini  berupaya memberikan pendampingan agar lembaga vertikal seperti kepolisian dan BPN tergerak untuk meningkatkan kualitas layanan.

Walaupun faktanya, kualitas layanan oleh lembaga vertikal lebih baik daripada layanan oleh Pemda.

Halaman
12
Penulis: Angel aginta sembiring
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved