Breaking News:

Terkendala Pendataan, Insentif Guru Honorer di Medan Tak Bisa Dicairkan

Siti mengungkapkan sampai saat ini masih ada beberapa sekolah yang belum memberikan datanya secara lengkap.

Tribun Medan/Tommy Simatupang
Guru honorer 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Guru honorer swasta dan negeri keluhkan tunjangan non sertifikasi yang sampai saat ini belum dicairkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan. 

Menanggapi persoalan itu, Siti Arlinda selaku Kepala Seksi (KASI) Pembinaan Tenaga Kependidikan SD menjelaskan beberapa kendala sehingga sulit untuk mencairkan insentif tersebut. 

"Sekarang kan masih proses pendataan menuju verifikasi karena baru ditugaskan kepada saya. Seharusnya ada SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai perpanjangan tangan kepala dinas," kata Siti kepada Tribun Medan melalui saluran telepon, Kamis (29/4/2021). 

Dia menegaskan lambatnya proses pembayaran insentif karena belum keluarnya SK PPTK. Menurutnya SK tersebut telah dibuat tetapi belum diumumkan. Walhasil, tanpa SK, ia pun diperintahkan secara lisan di awal April 2021 untuk melakukan pendataan.

"Kalau dibentuk kian dari Februari 2021 pasti bisa dibayarkan per tiga bulan. Kalau sekarang, insentif itu tidak bisa dibayarkan sebelum hari Idul Fitri karena setelah pendataan masih ada proses lainnya," sebutnya. 

Siti mengungkapkan sampai saat ini masih ada beberapa sekolah yang belum memberikan datanya secara lengkap. Pendataan ini pun dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan dalam memberikan insentif. 

"Kami minta pendataan karena data yang terakhir itu dari 2012 - 2020. Setelah pendataan akan dilakukan verifikasi data. Lalu proses penyerahan SK Penetapan Guru yang mendapatkan insentif ke Wali Kota Medan baru dicairkan," sebutnya. 

"Sementara itu kendala dalam pendataan, yang menerima guru honorer di sekolah pada umumnya kan tidak ada campur tangan Disdik pendidikan. Jadi kita tidak punya datanya. Kalaupun kita ambil dari dapodik itu juga tidak valid. Karena kalau ada guru yang pindah, meninggal dan lainnya itu kan belum diperbaharui," sambungnya. 

Maka dari itu, Disdik Kota Medan harus kembali meminta data dengan memberi format pengajuan yang diisi kepala sekolah. Diketahui yang menerima guru honorer di sekolah negeri langsung dari kepala sekolah. Sementara swasta wewenang dari pihak yayasan. 

Sebelumnya diberitakan, Ketua Forum  Guru Honorer (FHI) Kota Medan, Fahrul Lubis keluhkan insentif tidak kunjung cair saat diwawancara melalui saluran telepon, Sabtu (24/4/2021).

Halaman
12
Penulis: Goklas Wisely
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved