Breaking News:

News Video

Masyarakat Dairi Gelar Teatrikal Mangandung Dilapangan Umum Parongil, Memohon Bupati Cabut SKKLH

Ratusan masyarakat Dairi melakukan aksi teatrikal 'mangandung' (menangis) dilapangan Umum Parongil, Kecamatan Silima Pungga Pungga, Kabupaten Dairi.

Laporan Wartawan Tribun Medan/Edi Sidauruk

TRIBUN-MEDAN.com, DAIRI - Ratusan masyarakat Dairi melakukan aksi teatrikal 'mangandung' (menangis) dilapangan Umum Parongil, Kecamatan Silima Pungga Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara pada Kamis, 29/4/2021.

Aksi tersebut mereka lakukan untuk menyampaikan aspirasi kepada Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu. Untuk segera mencabut Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) No.731, November 2005 yang dikeluarkan Bupati Dairi sebelumnya dr.Master Parulian Tumanggor.

Riada Panjaitan mewakili Sekretariat Bersama Tolak Tambang, mengatakan SKKLH No.731 tersebut menjadi salah satu landasan rencana operasi pertambangan bijih seng oleh PT. Dairi Prima Mineral (DPM).

Riada menambahkan agar Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu menyatakan sikap menolak dan menyampaikan pada pemerintah pusat dan publik. Sebagai tindakan menyelamatkan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup di Dairi.

Di luar hal tersebut, masyarakat juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membatalkan pembahasan addendum Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL-RKL) tipe A yang saat ini sedang diajukan di Jakarta oleh PT DPM.

"Semua upaya ini dilakukan agar pemerintah dairi menyatakan sikap menolak dan mencabut SKKLH No.371 dan meminta KLHK membatalkan pembahasan Andal. Bertujuan untuk menyelamatkan lingkungan hidup dari pertambangan yang dipaksakan berada di kawasan risiko gempa dan banjir bandang, akan menggusur ekonomi masyarakat di antaranya pertanian, mengancam sumber udara dan menciptakan konflik di masyarakat ", ungkap Riada.

Ia juga mengungkapkan dari hasil penelusuran Sekretariat Bersama Advokasi Tolak Tambang. PT.DPM merupakan sebuah perusahaan patungan antara konglomerat pertambangan berbasis di Beijing, China Non-Ferrous (NFC) dengan saham 51% dan perusahaan tambang batu bara raksasa Indonesia, Bumi Resources milik keluarga Aburizal Bakrie dengan saham 49%.

PT. DPM mendapatkan ijin kontrak Karya (KK) No.99 PK 0071,18 Februari 1998 dari ESDM (Energi Sumber daya Alam) dengan total konsesi seluas 24.636 Ha. Berada di tiga kabupaten yakni Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Riada mengatakan bahwa saat ini PT.DPM sedang mengajukan pembahasan addendum Andal. Perubahan izin Lingkungan yaitu izin lokasi gudang bahan peledak, lokasi Tailing Storage Facility (TSF), penambahan lokasi mulut tambang (portal) juga memasuki tahap konstruksi seperti pembangunan jalan, Mess dan Kantor.

Halaman
12
Penulis: Kristen edi sidauruk
Editor: Bobby Silalahi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved