Aulia Rachman Ultimatum Pegawai Disdik, Minta Insentif Guru Honorer Dicairkan Sebelum Lebaran

Aulia Rachman Ultimatum Pegawai Disdik, Minta Insentif Guru Honorer Dicairkan Sebelum Lebaran

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman beberapa waktu lalu menegaskan, insentif guru honorer di Kota Medan akan cair sebelum Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Namun, jawaban Aulia ini justru dibantah oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

Ketika ditanya kepada pihak Dinas Pendidikan, pembayaran insentif tersebut terkendala pendataan.

Seperti yang disampaikan Kepala Seksi (KASI) Pembinaan Tenaga Kependidikan SD Siti Arlinda mengatakan bahwa insentif baru bisa dicairkan Bulan Juli 2021 karena banyak kendala.

"Sekarang kan masih proses pendataan menuju verifikasi karena baru ditugaskan kepada saya. Seharusnya ada SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai perpanjangan tangan kepala dinas," kata Siti kepada Tribun Medan melalui saluran telepon.

Melihat hal ini, Aulia Rachman pun berang. Ia melakukan sidak langsung ke kantor Dinas Pendidikan Kota Medan.

Aulia mengunggah video sidak yang ia lakukan ke instagram resminya @bungauliarachman pada Jumat (30/4/2021).

"Dari sejumlah aduan guru yang hadir ke saya terkait masalah penggajian guru tertunda, hingga jenjang (grade) yang mengacu untuk TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) belum juga terselesaikan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

Maka, hari ini saya mewakili pak Wali Kota @bobbynst melakukan Sidak langsung ke kantor Dinas Pendidikan kota Medan jalan Pelita IV, untuk mengetahui apa hambatan maupun permasalahannya," tulis Aulia dalam caption.

Dalam video singkat itu, tampak Aulia memperingatkan pegawai Disdik dengan nada tinggi.

"Bapak pegawai di sini? Kok enggak tau bapak?" katanya menanyakan kepada seorang pegawai.

Aulia pun mengatakan, kendala yang dijadikan alasan oleh pegawai Disdik dikarenakan selama ini Disdik Medan tak pernah punya data pasti.

"Apa kendalanya? Pendataan kan? Itu karena kalian dari dulu enggak pernah punya data," ucapnya.

Dikatakannya, di saat menjelang lebaran seperti sekarang, guru honorer tentu membutuhkan banyak biaya untuk belanja kebutuhan keluarga.

"Apalagi mengingat saat ini jelang lebaran, para pekerja honorer sangat membutuhkan untuk kerperluan belanja keluarganya," katanya.

Aulia pun menegaskan kepada pegawai Disdik, dari sidak tersebut semuanya harus dapat terselesaikan dalam waktu 2 x 24 jam.

"Pokoknya saya tidak mau tahu, dari kedatangan saya ini semua harus selesai 2x24 jam, kalau tidak kalian terpaksa diganti," tegasnya.

Ia juga menekankan, jika kinerja Disdik tidak mampu mengikuti arahan yang ada, maka mereka harus dirotasi (dicopot) dari jabatan.

"Jika tak dapat mengikuti ritme kinerja, maka pak Wali dan saya dengan tegas akan merotasi orang-orang tersebut. Pastinya ini akibat dari kecerobohan, dan tidak menjalankan sistem serta tak memiliki database di Dinas Pendidikan kota Medan.

Saya dan pak Wali Kota Medan berharap jajaran Pemerintahan kota Medan, harus bisa menjalankan sistem yang sudah ditetapkan secara profesional dan efektif," pungkas Aulia.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 7.000 guru honorer baik di sekolah swasta maupun negeri belum dibayarkan insentifnya.

Ketua Forum Guru Honorer (FHI) Kota Medan, Fahrul Lubis mengatakan guru honorer swasta dan negeri mengeluhkan lambatnya pencairan tunjangan non sertifikasi dari Dinas Pendidikan Kota Medan. 

“Insentif guru honorer dari APBD belum ada cair sampai saat ini. Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPRD Medan akhir 2020, hasilnya dibayarkan per empat bulan,” kata Fahrul, Sabtu (24/4/2021).

Dia menjelaskan, memang selama 2018-2020, insentif itu diberikan setiap akhir tahun.

Tetapi berangkat dari keresahan para guru honorer di Kota Medan, harapannya insentif itu dibayar setiap bulannya. 

Tapi harapan tersebut kian pupus, pasalnya dengan pencairan empat bulan saja Disdik Kota Medan belum kunjung direalisasikan.

Ia pun mengkritik proses pencairan insentif yang selalu diawali dengan pendataan dan cenderung memperumit guru honorer. 

“Bahkan guru–guru tak jarang dimintai duit oleh kepala sekolah atau pun jajaran lain sewaktu melakukan pendataan yang berlangsung kemarin,"

"Saya heran juga kenapa pendataan ini harus dilakukan lagi, padahal kan setiap tahun para guru honorer ini secara tidak langsung sudah di data,” katanya.  

(cr14/tribun-medan.com)