Breaking News:

Dipimpin Tito Karnavian, Wali Kota Bobby Ikuti Rakor Percepatan Penegasan Batas Daerah

Wali Kota Medan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penegasan Batas Daerah secara virtual.

Penulis: Yogarta Awawa Prabaning Arka (CM)
Editor: Amalia Purnama Sari (CM)
Dinas Kominfo Kota Medan
Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution mengikuti Rakor Percepatan Penegasan Batas Daerah secara virtual 

TRIBUN-MEDAN.com - Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penegasan Batas Daerah secara virtual dari Ruang Rapat Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jumat (30/4/2021).

Dalam rapat yang diikuti gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjadi pimpinan rapat.

Tito mengintruksikan para gubernur membentuk tim yang diketuai sekretariat daerah (sekda) atau asisten pemerintahan untuk menjadi pengendali penyelesaian batas daerah dan melakukan langkah percepatan penyelesaian batas dengan membuat rencana aksi percepatan batas.

Selain itu, ia mendorong bupati dan wali kota untuk segera melaksanakan penyelesaian batas daerah.

Baca juga: Dorong Pemerintahan Lebih Berkualitas, Pemkot Medan Hadiri Dialog Nasional SIPD dari Apeksi

Adapun untuk para kepala daerah, Tito meminta mereka melakukan penguatan personil dan dukungan anggaran dalam penanganan batas ini.

Dalam rapat tersebut, Tito memaparkan status segmen batas daerah di Indonesia. Berdasarkan pemaparannya, total segmen batas daerah sebanyak 979, yang terbagi atas 165 segmen antarprovinsi dan 814 segmen antarkabupaten/kota.

Dari 165 segmen antarprovinsi, terdapat 27 status segmen batas daerah yang belum selesai. Sementara itu, dari 814 segmen antarkabupaten dan kota, terdapat 234 segmen batas daerah yang belum selesai.

“Total yang sudah selesai sebanyak 668 segmen, sedangkan belum selesai 311 segmen,” ucap Mendagri.

Baca juga: Hindari Penggusuran, Pemkot Medan Bantu Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Masjid

Tito menambahkan bahwa penetapan batas daerah memiliki berbagai manfaat, seperti
adanya kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan, menciptakan pelayanan kepada masyarakat, kejelasan luas wilayah, kejelasan pengaturan tata ruang, serta kejelasan administrasi kependudukan.

“Selain itu, penetapan batas daerah juga memberi kejelasan mengenai daftar pemilih pemilu maupun pilkada, kejelasan administrasi pertanahan, dan kejelasan perizinan pengelolaan sumber daya alam,” ujar Tito.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved