Breaking News:

Lahan Pertanian di Siantar Kian Menyusut, Kebutuhan Pangan Bakal Bergantung Daerah Lain

Diperkirakan sekitar 800 hektare lahan (500 hektare lahan persawahan dan 300 hektare lahan daratan) sudah disulap menjadi lahan perumahan.

Tribun Medan/Royandi Hutasoit
Pj Wali Kota Siantar dan unsur pimpinan daerah lainnya menanam padi di areal persawahan di Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Siantar Marimbun beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Degradasi lahan pertanian persawahan dan lahan daratan terus terjadi di Kota Pematangsiantar.

Diperkirakan sekitar 800 hektare lahan (500 hektare lahan persawahan dan 300 hektare lahan daratan) sudah disulap menjadi lahan perumahan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Ali Akbar, mengatakan konversi lahan pertanian yang dilakukan sejumlah pengusaha perumahan nakal tentu melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar tahun 2013.

Berdasarkan data Proyek Irigasi Simalungun (PIS), luas sawah yang diairi di Kota Pematangsiantar mencapai 2.200 hektare. Namun fakta di lapangan, yang didata Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar tahun 2021, luas lahan persawahan tinggal 1.519 hektare.

Alih fungsi ini, kata Ali Akbar, menimbulkan masalah ketahanan pangan di Kota Pematangsiantar, yang mana sebanyak 70 persen pangan akhirnya bergantung kepada daerah lain, seperti Kabupaten Simalungun, Toba dan lainnya.

"Kalau untuk memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri, kita tidak mampu. Kebutuhan pangan kita dari hasil produksi kota sendiri, hanya mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri sekitar 30 persen," ujarnya dengan meminta masyarakat untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian.

Dinas PUPR Ancam Sanksi Pengalih Fungsi Lahan

Kondisi ini sebenarnya sudah dipahami Dinas PUPR Kota Pematangsiantar, yang akan menyusun database luas fungsi lahan pertanian yang berubah menjadi kavlingan perumahaan.

Kabid Cipta Karya dan Penataan Ruang, Musa Silalahi mengatakan, peraturan tata ruang sebenarnya telah termaktub dalam Permendagri 4 tahun 2019, Tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah. Untuk itu, masyarakat diminta berpartisipasi dalam fungsi tata ruang di Siantar.

"Banyaknya alih fungsi ruang terutama di Siantar Marihat dan Siantar Marimbun, banyak berdiri perumahaan Masyarakat. Selain pertapakan yang mengganggu ruang, juga tidak sesuai dengan fungsi lahan RT/RW Kota Siantar," katanya.

Halaman
12
Penulis: Alija Magribi
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved