Breaking News:

Ratu Entok Vs Perawat

Gelar RDP Mediasi Ratu Entok dan Perawat, DPRD Medan Sudah Melanggar Hukum

DPRD Medan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait konflik Ratu Entok dengan perawat soal unggahan di media sosialnya

Penulis: Rechtin Hani Ritonga | Editor: Array A Argus
HO
Ratu Entok atau Ratu Talisha bersama pengacaranya, Rahmat Junjung M Sianturi siap menghadapi laporan PPNI 

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN--Konflik antara Ratu Entok atau Ratu Talisha dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) berujung pada rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Medan. 

Dalam kesempatan itu, DPRD Medan ternyata baru tahu jika Ratu Entok alias Ratu Talisha sudah dilaporkan ke Polda Sumut. 

"Saya kan sudah dilaporkan ke Polda oleh PPNI, jadi izinkan pengacara saya berbicara untuk meluruskan kejadian yang ada," kata Ratu Entok saat dipersilakan untuk memberikan klarifikasi terhadap kasus terkait dalam RDP, Senin (3/5/2021).

Menanggapi hal ini, pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari mengatakan RDP seharusnya tidak perlu dilakukan.

"Kalau sudah dilaporkan, seharusnya kami tidak ada wewenang lagi memanggil kedua belah pihak. Karena DPRD ini bukan lembaga hukum. Bisa diselesaikan saja di Polda," ujar Sudari.

Baca juga: BREAKING NEWS Konflik Selebgram Ratu Entok dengan Perawat Dibawa ke RDP DPRD Kota Medan

Sudari mengatakan, jika RDP dilanjutkan, maka DPRD Medan sudah melanggar hukum. Berbeda halnya jika laporan dicabut.

"Kalau misalnya laporan itu dicabut bisa kita lanjutkan, tapi kalau tidak, ya silakan dilanjutkan di ranah hukum," kata Sudari.

Hal serupa disampaikan anggota Komisi II, Wong Cun Sen.

Katanya, tugas DPRD Medan untuk memediasi.

"Ini tentunya terkait UU ITE. Harusnya diselesaikan di sana dengan merunut Undang-Undang yang ada. Karena kami anggota DPRD, tugasnya hanya memediasi," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved