Breaking News:

News Video

Anggota DPRD Medan yang Rapat dengan Ratu Entok Dilaporkan ke Badan Kehormatan

Sekelompok masyarakat Kota Medan melaporkan oknum anggota DPRD Medan yang rapat dengan Ratu Entok ke Badan Kehormatan Dewan

TRIBUN-MEDAN.COM - Sekelompok masyarakat Kota Medan melaporkan oknum anggota DPRD Medan yang menggelar dan mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan selebgram Ratu Entok dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ke Badan Kehormatan Dewan (BKD)

Perwakilan masyarakat Kota Medan, Niko Nadeak mengatakan, pihaknya sangat kecewa saat melihat dan membaca berita mengenai RDP yang diadakan oleh DPRD Medan dengan Ratu Entok dan Perawat.

"Kita mau menjumpai Badan Kehormatan Dewan terkait masalah RDP yang dilaksanakan semalam tanggal 3 Mei 2021 mengenai Ratu Entok. Itu masalahnya kan di Palembang, jadi kita enggak terima di saat masyarakat saat ini sangat membutuhkan kepedulian dari anggota DPRD di masa pandemi Covid-19, malah DPRD ini tidak memperdulikan rakyatnya," ujar Niko saat ditemui awak media di gedung DPRD Medan, Selasa (4/5/2021).

Niko menuturkan, di masa sulit saat masyarakat dilanda masalah Covid-19 seharusnya DPRD Medan memiliki empati dan membahas hal yang lebih penting.

Seperti kondisi perekonomian masyarakat dan masalah sosial lainnya.

"Seharusnya ditanyakan gimana nasib masyarakat di tengah pandemi, gimana soal banjir mereka bagaimana solusinya. Kalau sama-sama bisa dibantu Wali Kota Medan agar tugasnya lebih efektif karena dukungan dari DPRD Medan," kata Niko.

Saat sampai di gedung DPRD Kota Medan, Niko bersama bersama beberapa rekannya diterima di ruang Badan Kehormatan Dewan di lantai 3 gedung DPRD Medan.

Mereka berdialog dengan seorang staf BKD, yang mengatakan bahwa seluruh anggota BKD tidak berada di lokasi.

"Mereka bilang harus ada janji jumpa dulu, kita enggak tau kapan mereka ada waktu. Lucu masak anggota dewan saat rakyat datang mereka tidak ada ditempat. Padahal gaji mereka dari rakyat," kata Niko.

Dikatakannya, jika DPRD Medan tidak merespon apa yang mereka laporkan, maka pihaknya akan mencoba melaporkan ke Gubernur Sumut.

"Kalau ini tidak ditangani juga mungkin kita akan ke BKD Provinsi atau ke Gubernur. Karena mereka (DPRD Medan) enggak koperatif, bagaimana mereka masak masyarakat mau mengadu tidak ada yang menampung di sini," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)

Penulis: Rechtin Hani Ritonga
Editor: Hendrik Naipospos
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved