Breaking News:

P3K Tak Gajian 4 Bulan, Begini Respons Pemko Pematangsiantar

Sejak dilantik dan mendapat Surat Keputusan (SK) sebagai P3K di bulan Februari 2021, hingga bulan April ini belum menerima gaji.

Alija Magribi / Tribun Medan
Sekda Kota Pematangsiantar Zulkifli di KPw Bank Indonesia Pematangsiantar 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar, Zulkifli mengaku masih mengkaji sistem penggajian sebanyak 51 Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K), yang hampir empat bulan belum menerima haknya.

Ia menyampaikan akan berunding dengan DPRD Pematangsiantar terkait masalah ini.

Mantan Kepala Biro (Kabiro) Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ini mengatakan,  belum ada penjelasan terkait sistem penggajian P3K.

"Nanti saya diskusikan. Saya pikir, terkait P3K kita yang belum gajian akan kita tindaklanjuti. Mekanisme keuangan kita ada," ujar Zulkifli saat ditemui di KPw Bank Indonesia, Senin (3/5/2021) petang.

Dalam skala nasional, ujar Zulkifli, sistem penggajian P3K belum terang benderang dari mana sumber keuangan yang yang akan digunakan. Namun di Siantar, bila diperlukan, gaji akan dibahas dalam P-APBD.

"Masalah gaji mereka apakah terkait APBN dan APBD ini kan belum clear secara nasional. Tapi di kita, apakah mendahului dengan memakai P-APBD kita lihat seperti apa. Tentu dengan (keterlibatan) dewan yang terhormat," terang Zulkifli.

Diketahui, sejumlah P3K yang ada di Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar mengeluh. Sejak dilantik dan mendapat Surat Keputusan (SK) sebagai P3K di bulan Februari 2021, hingga bulan April ini belum menerima gaji.

Seorang P3K yang bertugas di Dinas Pendidikan (Disdik) berinisial LDT yang enggan namanya dipublikasi mengaku, dia dan beberapa temannya telah menanyakan masalah mereka kepada Kepala Dinas Pendidikan. Namun tidak ada jawaban untuk mengatasi keluhan yang dihadapi P3K.

"Terhitung seleksi dilakukan tahun 2019 ada yang lulus 51 orang. Sebanyak 33 tenaga pendidikan dan 18 tenaga penyuluh pertanian. Tapi terhitung kami dilantik hingga sekarang tidak dapat gaji. Sudah 3 bulan. Di mana rasa kemanusiaan mereka," kata LDT, Sabtu (24/4/2021).

LDT mengaku resah dengan situasi yang mereka hadapi karena kebutuhan hidup terancam tidak dapat diatasi, sebagaimana hasil konfirmasi mereka ke Disdik dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sama-sama melemparkan tanggungjawab. 

Halaman
12
Penulis: Alija Magribi
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved