Breaking News:

Jelang Larangan Mudik di Sumut

Pengamat Sebut Kebijakan Larangan Mudik Kementerian Pariwisata Bertentangan dengan Sikap Presiden

Pengamat menilai kebijakan Kementerian Pariwisata tidak sejalan dengan sikap Presiden RI Joko Widodo soal pelarangan mudik

Penulis: Fredy Santoso | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/FATAH BAGINDA GORBY
Caleg DPD RI Dadang Darmawan berkunjung ke Kantor Harian Tribun Medan, Jumat (4/1/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN--Pemerintah Indonesia resmi melarang masyarakat mudik lebaran tahun 2021.

Kebijakan ini mulai berlaku pada 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021.

Adapun landasan pemerintah melarang masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik ialah untuk menghentikan penyebaran Covid-19 yang kian meningkat.

Meski demikian, larangan mudik tersebut menuai pro dan kontra.

Banyak masyarakat yang mempertanyakan hal tersebut, karena di sisi lain, pemerintah justru mengizinkan tempat-tempat wisata beroperasi selama lebaran.

Apalagi beberapa hari terakhir banyak tempat wisata di Medan yang mulai mempromosikan bisnisnya yang akan mulai dibuka saat lebaran.

Baca juga: Hari Terakhir Bus ALS Beroperasi, Ratusan Penumpang Curi Start Hindari Larangan Mudik

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Sumatera Utara, Dadang Darmawan Pasaribu mengatakan, kebijakan Presiden dengan kebijakan Kementerian Pariwisata sangat kontradiktif.

Menurutnya, presiden yang sedang gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya tak mudik justru seperti dibantah oleh kementerian dengan mengizinkan tempat wisata yang beroperasi.

Ia mengatakan saat ini masyarakat yang kebingungan terkait hal tersebut karena dinilai kurang tegas.

"Kalau tidak ya berarti kita bertentangan. Kita menentang kebijakan presiden untuk menyekat atau menghentikan mudik,"

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved