KKB Pimpinan Alex Hamberi dengan 17 Anggotanya Menyerahkan Diri, Cium Bendera dan Ikrar Setia NKRI

TRIBUN-MEDAN.COM - Kelompok Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) bagian dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Alex Hamberi menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Selasa (4/5/2021).

Ikrar setia ke NKRI itu dilakukan di Kampung Sima, Distrik Your, Kabupaten Nabire, Papua.

Alex Hamberi selaku Gubernur NRFPB beserta 17 anggotanya hadir untuk menandatangani pernyataan sikap tersebut.

Sedangkan 5 anggota lainnya berhalangan hadir, namun mengikuti langkah rekannya untuk kembali ke pangkuan NKRI.

Kabar tersebut dibagikan oleh akun Instagram resmi Divis Humas Polri @divisihumaspolri, Rabu (5/5/2021).

Kelompok Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) pimpinan Alex Hamberi menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Tangkapan Layar Instagram @divisihumaspolri

Penyerahan diri sejumlah anggota NRFPB itu tak lepas dari usaha Satgas Nemangkawi dan Satuan Intelkam Polres Nabire yang melakukan pendekatan dan penggalangan terhadap kelompok NRFPB.

Sehingga kelompok ini dengan sepenuh hati serta tanpa tekanan dan paksaan menyatakan berhenti dan keluar dari keanggotaan kelompok NRFPB.

"Maka dengan sepenuh hati dan penuh kesadaran serta sejujur-jujurnya kami menyatakan berhenti dan keluar dari keanggotaan NRFPB dan kami kembali menjadi warga NKRI yang baik," ucap Alex Hamberi yang artikelnya telah tayang sebelumnya di Tribun-Papua.com dengan judul Pimpinan NRFPB Alex Hamberi dan Anggotanya Menyerahkan Diri ke NKRI

Polri menyambut baik penyerahan diri Alex Hamberi dan anggota NRFPB ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Dorong Dialog Papua Damai

Sementara, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengaku menerima dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Panglima Marsekal TNI Hadi Tjahjanto soal konflik Papua.

Hal ini ia lontarkan dalam diskusi bertajuk “Stop Pelanggaran-Pelanggaran HAM, Papua Damai” di kanal Youtube DPD GAMKI Jakarta, Rabu (5/5/2021).

“Kami membicarakan tentang penyelesaian masalah Papua itu. Komnas sudah menyampaikan beberapa kali usulan yang kami sebut dialog damai. Jadi, usulan itu sudah kami sampaikan kepada bapak presiden. Kemudian, mendapat sambutan positif,” ujar Taufan.

Pihak Komnas HAM pun merasa senang dengan sambutan itu.

Taufan lalu meminta Presiden Jokowi menyampaikan dukungan politik soal dialog damai dengan masyarakat Papua.

“Bahkan waktu itu kami minta, kalau Komnas HAM idenya itu disetujui, maka bapak presiden tolong juga berikan dukungan politik,” kata Taufan.

Ia mengatakan, dukungan ini penting agar masyarakat Indonesia tidak salah paham.

Sebabnya, selama ini Komnas HAM dan dirinya pribadi kerap menerima serangan dari sebagian masyarakat.

“Silakan nanti gimana caranya. Artinya supaya kami tidak diserang sana-sini. Kan kalau kita ngomong sesuatu selalu diserang sana-sini,” imbuhnya.

Baca juga: Deklarator Kemerdekaan Papua Barat Ini Dikabarkan Tengah Frustrasi setelah Dukungan Ditolak 2 Negara

Baca juga: Inilah Kemampuan Pasukan Setan Milik AD yang Dikirim untuk Menumpas KKB/Teroris di Papua

Taufan menuturkan, Komnas HAM menolak label ‘teroris’ bagi kelompok separatis bersenjata di Papua.

Hal ini pun mengundang banyak perundungan (bullying) hingga pencemaran nama baik.

“Kami menolak pelabelan teroris, perundungan terhadap lembaga bahkan individu itu terjadi. Saya diungkit-ungkit ini pernah berfoto dengan Tommy Soeharto. Padahal dulu foto itu sudah dibantah, itu bukan foto saya,” beber Taufan.

Menurut Taufan, Presiden Jokowi setuju pendekatan kemanusiaan untuk menyelesaikan masalah Papua, bukan pendekatan keamanan dengan kekerasan.

Ucapan Jokowi itu pun disaksikan menteri-menteri lain.

“Presiden mengatakan komitmennya di depan Menko Polhukam Pak Mahfud dan ada juga Pak Pratikno. Bahkan Pak Mahfud dan Pak Pratikno diperintahkan untuk berdiskusi lebih mendalam dengan Komnas HAM tentang bagaimana dialog damai itu dilakukan,” tuturnya.

Sambutan positif juga datang dari Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Taufan menyebut pernah mendapat pernyataan dukungan dari pimpinan TNI itu dari beberapa pertemuan.

“Saya secara pribadi waktu itu juga bicarakan pada Bapak Panglima TNI, ‘Apakah operasi keamanan Bapak tidak bisa diubah, dimodifikasi menjadi operasi sejahtera?’. Beliau setuju. Itu satu harapan waktu itu yang kami dapatkan,” bebernya.

Baca juga: Benarkah Pasukan Elite Denjaka TNI AL Dikirim ke Papua? Cek Fakta, Kadispen Korps Marinir: Itu HOAX

Baca juga: Perlawanan KKB setelah Dilabeli Teroris: Bakar Sekolah dan Puskesmas, Jalan dan Jembatan Diputus

Menurut Taufan, pendekatan kemanusiaan adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik di Papua.

“Gagasan Komnas HAM tetap sama. Bahwa tidak ada pilihan. Bahwa kita harus upayakan dialog damai,” kata Taufan.

“Kalau kita lihat pendekatan keamanan selama ini tidak menunjukkan penurunan ekskalasi perlawanan maupun ekskalasi kekerasan,” tambahnya.

Komnas HAM pun mengaku siap berdiri paling depan mengupayakan jalan damai.

“Saya akan mengirimkan utusan untuk melakukan upaya-upaya damai kepada siapapun, termasuk yang diangggap paling keras. Benny Wenda? Oke, kita akan kirim tim kita untuk datang ke sana. Saya juga pernah datang ke Jose Ramos-Horta (Politisi Timor Leste),” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Mamberob Yoshepus Rumakiek, anggota DPD RI Provinsi Papua Barat pun mendorong pemerintah Indonesia memilih jalan damai.

“Penetapan status teroris seperti ini hanya melahirkan trauma berkepanjangan dan tidak akan menyelesaikan masalah Papua. Kalau mau membangun Papua, saya kira pendekatannya bukan pendekatan keamanan,” ujar Mamberob. (*)

Baca juga: KKB Papua Resmi Dilabeli Teroris, Langsung Kontak Senjata dengan Aparat, 9 Orang KKB Tewas

KOMPAS TV:Solusi Konflik Papua, Komnas HAM Sebut Presiden Jokowi sampai Panglima TNI Setuju Jalan Damai