Akhirnya Terungkap Perusahaan Luar Membiayai Junta Militer Myanmar, Pantas Saja Rakyatnya Digebuki

TRIBUN-MEDAN.COM - Perlahan-lahan mulai terungkap kenapa hingga saat ini, kudeta militer Myanmar belum juga berakhir.

Sebelumnya, Junta Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 1 Februari 2021 yang diikuti dengan tindakan brutal terhadap para demonstran.

Kudeta yang dilakukan junta Militer Myanmar bukan pertama kali ini saja , tapi sudah tiga kali.

Sebelumnya yaitu; pada 2 Maret 1962, dan pada 18 September 1988.

Sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021 tersebut, telah banyak pula pendemo yang tewas karena kekerasan yang digunakan aparat keamanan Myanmar untuk meredam unjuk rasa menentang kudeta.

Dunia mengecam aksi kudeta tersebut, namun hingga kini junta militer tak mau mengakhiri kudeta.

Rupanya, hal ini tak lepas dari dukungan pihak-pihak dari luar yang bekerjasama dengan junta militer.

Baca juga: Penentang Junta Militer Myanmar Terus Berlanjut, Warga Kuasai Pos Militer di Perbatasan Thailand

Baca juga: KTT ASEAN Tak Berkutik, Myanmar Masih Mencekam, Junta Militer Lakukan Serangan Udara, Warga Tewas

Dikutip dari Intisari, surat kabar asal Perancis Le Monde mewartakan, perusahaan energi Total membayar junta militer Myanmar dari hasil pendapatannya di ladang gas Myanmar.

Artikel tersebut diterbitkan Le Monde dengan judul, Myanmar: How Total finances the generals through offshore accounts. 

Kira-kira, judul artikel tersebut diterjemahkan menjadi, Myanmar: Bagaimana Total mendanai para jenderal melalui rekening luar negeri.

Dilansir AFP, Jumat (7/5/2021), pembayaran tersebut dilakukan melalui wilayah tax haven alias surga pajak.

Tax haven adalah yurisdiksi, teritori, atau negara yang memberikan tingkat pajak yang sangat rendah atau tak ada pajak sama sekali.

Total menarik iklannya dari surat kabar itu setelah Le Monde menerbitkan laporannya tersebut.

Padahal, Total akan beriklan di Le Monde selama beberapa pekan ke depan.

Total tidak menanggapi pertanyaan yang diajukan AFP pada Kamis (6/5/2021) tentang keputusannya untuk menarik iklan dari Le Monde.

Baca juga: Kondisi Myanmar Makin Mencekam, Junta Militer Menembaki Pekerja Medis, Huru-hara Lumpuhkan Ekonomi

Baca juga: SEDIHNYA 19 Dokter Diadili Junta Militer Myanmar, Dituduh Terlibat Pembangkangan Sipil, tanpa Bukti

Sementara itu, Total mendapat tekanan dari para aktivis pro-demokrasi untuk berhenti “membiayai” junta militer Myanmar.

Le Monde melaporkan, mereka memiliki dokumen yang menunjukkan bahwa Total mengoperasikan pipa gas dari Myanmar ke Thailand melalui joint venture dengan perusahaan Myanmar Oil and Gas Enterprise.

Myanmar Oil and Gas Enterprise merupakan perusahaan minyak dan gas yang dikendalikan militer Myanmar.

Skema keuangan tersebut terdaftar di sebuah negara tax haven, Bermuda, dengan nama Perusahaan Transportasi Gas Moattama (MGTC) pada 1994.

Total mengatakan kepada Le Monde bahwa mereka tidak mengetahui "alasan pasti" untuk memasukkan MGTC di Bermuda tiga dekade lalu.

Total menambahkan, pihak perusahaan tidak lagi memasukkan anak perusahaan baru di negara tax haven.

Baca juga: Sebanyak 120 Selebriti Jadi Buronan Tentara Myanmar, Aktor Paing Takhon Ditangkap, Berikut Sosoknya

Baca juga: Pasukan Militer Myanmar Kocar-kacir ke Hutan Usai Ratusan Warga Desa Melawan dengan Senjata Sendiri

Le Monde menyebutkan, keuntungan dari ladang gas Myanmar tidak melewati pundi-pundi negara Myanmar, melainkan melalui sebuah perusahaan yang sepenuhnya dikendalikan oleh militer.

MGTC sendiri didirikan sejak 1994. Perusahaan didirikan di Bermuda.

Bermuda yang berada di kawasan Atlantik Utara adalah pusat finansial offshore. Di mana ada standar hukum bisnis, regulasi, dan pajak langsung yang minim bagi pendapatan individu atau korporasi.

Tanpa pajak pendapatan korporasi, Bermuda menjadi lokasi penghindaran pajak yang amat populer. Ini juga disebut membuat pendapatan pajak negeri Burma, tak sesuai semestinya.

Diketahui, melalui skema ini, junta secara langsung menerima uang dari transportasi gas MGTC senilai US$ 523 juta (Rp 7,3 triliun) pada 2019. Angka ini jauh berbeda dari yang diklaim US$ 11 juta (Rp 158 miliar).

"Skema tersebut mengurangi jumlah royalti yang diterima oleh negara karena pengangkutan gas dikenai pajak lebih rendah," kata Le Monde.

Melansir media yang sama, Total pun buka suara.

Perusahaan menegaskan tidak tahu "alasan pasti" mengapa MGTC didirikan Bermuda tiga dekade lalu.

Beberapa tahun lalu, Le Monde, bersama The Guardian dari Inggris, juga menerbitkan hasil investigasi yang mengungkapkan serangkaian penggelapan pajak yang terkenal dengan nama "Swissleaks".

Akibatnya, surat kabar tersebut mendapat "hukuman" oleh raksasa perbankan HSBC pada 2015.

Tabiat militer Myanmar

Mengapa militer Myanmar kembali melakukan kudeta dan represi?

Ini menyangkut tabiat mereka, anti demokrasi.

Sejak Jenderal Ne Win melakukan kudeta pada tahun 1962, sejak itu pulalah militer Myanmar mempersepsikan dirinya sebagai penguasa dan penentu nasib Myanmar hingga kini.

Dilansir dari Kompas.com, kudeta kali ini dipicu oleh kemenangan mutlak Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada bulan November 2020 lalu.

Baca juga: Korban Rezim Militer atau Junta Myanmar Terhadap Warga Sipil Antikudeta Terus Bertambah

Baca juga: Myanmar Berubah Menjadi Lautan Api, Penduduk Bakar Pabrik-pabrik Milik China

Militer menganggap pemilu dilaksanakan secara curang karena ada pembengkakan pemilih.

Dalih militer tersebut sama sekali tidak mengandung kebenaran karena segala persyaratan dan parameter pemilu yang jujur dan adil, telah dipenuhi. Dunia internasional pun menerima baik hasil pemilu tersebut.

Yang jadi masalah, partai oposisi, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer, kalah telak. Jadi, bukan karena ada kecurangan pemilu.

Pedemo membawa kardus dan kertas bertuliskan tuntutan untuk membebaskan Aung San Suu Kyi, di Yangon, Myanmar, pada Selasa (9/2/2021) dalam demi anti-kudeta.(STR/AP PHOTO)

Militer memiliki kepentingan besar untuk mengalahkan Partai Aung San Suu Kyi karena sejak partai NDP memegang kekuasaan pada tahun 2015, ruang gerak militer dalam politik kian menyempit.

Bila kecurangan pemilu jadi motifnya, tentu saja militer bisa memprosesnya secara hukum. Segala mekanisme dan sistem penyelesaian sengketa pemilu, sudah dimiliki negeri itu. Bukan dengan cara kudeta militer yang tidak beradab yang jelas-jelas merontokkan demokrasi.

Kealapaan Aung San Suu Kyi

Ketika Indonesia keluar dari rezim otoriter militer pada tahun 1998, Indonesia sukses melakukan transformasi demokrasi dengan sangat mulus.

Rezim reformasi sukses secara gemilang mengajak seluruh komponen bangsa, bahu membahu membangun institusi demokrasi, tak terkecuali lembaga militer.

Di awal reformasi, pelembagaan demokrasi melalui perubahan instrumen-instrumen hukum, termasuk konstitusi, membuat demokrasi dan kebebasan berkecambah secara leluasa. Militer pun ikut dengan ihtiar tersebut.

Semua itu terjadi lantaran kesadaran para elit bangsa, tokoh reformasi, untuk melakukan perubahan struktural di negeri kita. Bukan sekedar terpaku dengan kemenangan, menjungkirkan rezim otoriter Soeharto.

Di Myanmar, kemenangan partai Aung San Suu Kyi (NDP) hanya sampai pada titik kepuasan batin belaka. Aung Sun Suu Kyi beserta para pengikutny tidak sukses merangkul semua komponen bangsanya untuk menyatu, menutup segala kemungkinan kembalinya rezim otoriter militer.

Aung San Suu Kyi terlena melakukan rekonsiliasi internal partainya belaka, bukan rekonsiliasi internal bangsa dan negaranya. Akibatnya, serpihan-serpihan yang acapkali memercikkan api kekerasan, tak jarang muncul.

Di Myanmar sekarang ini, ada 14 kelompok perlawanan berlatar etnis dan ras, selalu muncul menggoyang pemerintah.

Sudah 12 tahun lamanya ada genjatan sejata (cease fire) antara pemerintah dengan kelompok-kelompok tersebut, tetapi nyatanya, kekerasan masih saja terjadi. Penyelesaian pangkal soal tidak pernah dijalankan secara tuntas.

Satu di antara masalah mendasar yang terjadi di Myanmar ialah kelompok Rohingya yang berlatar etnis-ras Bengali dan beragama Islam, tidak pernah bisa terakomodasi di Myanmar.

Mereka menjadi kelompok yang dikucilkan oleh kaum mayoritas Budha dan dan etnis asli.

Di sinilah legitimasi moral kepemimpinan Aung Sun Suu Kyi tergerogoti.

Sang pemimpin tak mampu membuat demokrasi Myanmar yang dirintisnya menjadi rumah bagi siapa pun yang menjadi warga negara Myanmar.

Kredibilitas Aung San Suu Kyi disoal oleh dunia internasional karena tak mampu melindungi kaum Rohingya.

Aung San Suu Kyi mengikuti arus kehendak kaum mayoritas yang ingin menepikan Rohingya.

Ia bersikap sangat pragmatis dalam soal ini karena ia tidak lagi jadi negarawan, tetapi politisi yang mementingkan kalkulasi keterpilihan dibanding menjaga demokrasi dan hak asasi manusia, sebuah domain yang membuatnya diberi hadiah Nobel perdamaian.

Aung San Suu Kyi tidak berani berhadapan denga kaum mayoritas untuk melindungi minoritas.

Di sinilah sebenarnya momen terbaik kepemimpinan Aung San Suu Kyi diuji. Nyalinya diukur.

Adaikan Aung San Suu Kyi melakukan ketegasan untuk melindungi kaum minoritas dan menyelesaikan sengketa etnis terhadap ke-14 kelompok perlawanan tersebut, militer pasti tidak bakal memiliki nyali melawan Aung san Suu Kyi. Sayang, she loses the chance.

Dalam keadaan seperti itulah militer hadir, dan menjadikan alasan kekerasan itu sebagai motif pengambilalihan kekuasaan karena dianggap kemampuan kepemimpinan sipil yang dipelopori oleh Aung San Suu Kyi, gagal total. Sebuah cara pandang spekulatif dan manipulatif untuk merebut dan melanggengkan kekuasaan.

(*/tribun-medan.com/ Intisari/ Kompas.com)