Breaking News:

2 Pejabat Teras Pemko Binjai Bersaing dalam Lelang Jabatan Sekda

Lelang jabatan untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dianggap paling urgen.

TRIBUN MEDAN/SATIA
Plt Kepala BKD Kota Binjai Rahmad Fauzi saat ditemui di Kantornya, Jalan Monginsidi, Kota Binjai, Selasa (18/5/2021). 

TRIBUN MEDAN.com, BINJAI - Pemko Binjai sedang menggelar seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kota Binjai, Rahmad Fauzi mengatakan, lelang jabatan tersebut tidak menabrak Surat Edaran Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Seleksi Terbuka Masa Covid-19.

"Kami juga sudah mendapat rekomendasi dari KASN. Tahap awal ini, dua jabatan dulu karena urgen," ujar dia, Selasa (18/5/2021).

Fauzi mengatakan, saat ini peserta yang mengikuti lelang jabatan, telah masuk dalam proses wawancara oleh penguji. 

Ada dua nama yang mengikuti lelang jabatan Sekda, yakni Irwansyah Nasution dan Meidy Yusri. Irwansyah Nasution saat ini menjabat sebagai Plt Sekda Pemko Binjai dan Meidy Yusri adalah Asisten III Pemko Binjai.

Sementara, sambung Fauzi, lelang jabatan Kepala Bappeda Binjai diikuti oleh empat pejabat. Di antaranya, Majid Ginting, Tristi Mulyani, N Nasution dan Lindung Limbong.

"Untuk jabatan lainnya akan segera dilakukan lelang juga, tinggal menunggu waktu. Tim penguji dalam lelang jabatan diisi dari kalangan akademisi," ucapnya. 

Sementara itu, akan ada pembukaan lelang jabatan kepada enam jabatan eselon dua lainnya. Yakni, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah.

Akan tetapi, Fauzi tidak bisa menjelaskan secara detail, kapan lelang jabatan kepada jabatan eselon dua lainnya dibuka. Menurutnya, perihal ini adalah kebijakan langsung Wali Kota Binjai.

"Sebelum melakukan lelang jabatan, kami sudah melaporkan kepada Pak Wali bahwa ada kekosongan jabatan. Bisa dibilang jumlahnya banyak," ucapnya. 

Menurut dia, kekosongan jabatan ini terjadi karena pejabat yang bersangkutan pensiun ataupun meninggal dunia. Bahkan informasi diperoleh, kekosongan jabatan ini terjadi karena pejabat lama yang diduga berpihak kepada salah satu paslon mengundurkan diri. 

"Ya, karena kepala daerah yang terpilih dilarang melakukan mutasi pada 6 bulan sebelum Pilkada dan sesudahnya. Karena ini, kami masih menggunakan beberapa jabatan diisi oleh plt," beber Kepala Bidang Pendidikan Kilat BKD Binjai ini. 

(wen/tribun-medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved