Breaking News:

Disnaker Masih Terima Aduan soal THR, Dari 17 Kasus Baru Lima yang Selesai

Selain itu, ia mengungkapkan, sejauh ini pengaduan paling banyak dari Medan dan Deliserdang, bahkan untuk wilayah Labuhan Batu belum ada.

Penulis: Yufis Nianis Nduru
Editor: Eti Wahyuni
TRIBUN MEDAN/YUFIS NIANIS NDURU
Spanduk posko pengaduan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara, Jalan Asrama belum di lepas, Senin (17/5/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN -Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini telah menerima pengaduan 17 masalah terkait pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021. Dari seluruh aduan tersebut, hingga saat ini masih lima kasus yang dapat diselesaikan, Senin (17/5/2021).

"Yang masuk sama kita sampai hari ini (kemarin) di Sumut ada 17 dan ini semua sudah kita lanjutin dan yang selesai masih ada lima," kata Baharuddin Siagian, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara. Dalam hal ini, Baharuddin mengungkapkan bahwa masih tetap diterima bila ada aduan terkait THR.

Meskipun posko pengaduan yang sudah dibentuk timnya pada tujuh titik Dinas Ketenagakerjaan maupun di enam UPT pengawasan, surat tugasnya telah berakhir pada tanggal 11 Mei.

Baca juga: Tiktok Bagi-bagi THR 100 Miliar Rupiah, Cara untuk Mendapatkan Hadiahnya

Namun pihaknya tetap siap siaga bila ada aduan-aduan terkait THR di tujuh titik tersebut dan pihak provinsi tetap berkomunikasi dengan para UPT pengawasan.

"Ya kalau ada yang mengadukan pasti kita tindaklanjuti, tapi tidak dalam bentuk posko lagi. Persoalan THR, upah, dan lainnya menjadi tugas kami," kata Baharuddin.

Selain itu, ia mengungkapkan, sejauh ini pengaduan paling banyak dari Medan dan Deliserdang, bahkan untuk wilayah Labuhan Batu belum ada.

Selanjutnya, terkait perusahaan yang sampai saat ini belum membayarkan THR para pekerjanya, akan diberikan sanksi.

Namun, sebelumnya akan dilakukan  pembinaan dan pemeriksaan oleh badan pengawasan yang punya legalitas dan pihak Disnaker Sumut akan mendampingi untuk mengawasi.

"Nantinya akan ada teguran tertulis maupun non tertulis. Kalau seandainya, perusahaan  yang belum membayar THR setelah sudah dilakukan tahap pembinaan, tentunya badan pengawasan memiliki kewenangan sesuai Peraturan Menaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara melakukan pemeriksaan oleh badan pengawasan," ujarnya.

Ditambahkannya, setelah 14 hari pemeriksaan belum juga melaksanakan pembayaran THR maka akan ada peringatan pertama. Jika pemeriksaan pertama juga tidak dipublis maka akan ada pemeriksaan atau peringatan kedua serta nanti ada sanksi administrasi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved