News Video
Perdebatan Soal Ibadah Online, Bupati Toba Tetap Setia Jalankan Sesuai Surat Edaran
Bupati Toba Poltak Sitorus berdiskusi alot dengan para pemuka agama di Kantor Bupati soal pelaksanaan ibadah secara online.
Penulis: Maurits Pardosi |
TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Bupati Toba Poltak Sitorus berdiskusi alot dengan para pemuka agama di Kantor Bupati soal pelaksanaan ibadah secara online.
Dengan tegas, ia tetap berpedoman pada Surat Edaran yang telah dilayangkan pada tanggal 15 Mei 2021.
"Surat edaran kan sudah kita keluarkan tanggal 14 Mei kemarin bahwa mulai tanggal 18 hingga 31 Mei, kita tunda acara pesta dan kita himbau juga agar melakukan ibadah secara online," ujar Bupati Toba Poltak Sitorus saat disambangi di Kantor Bupati Toba Poltak Sitorus pada Kamis (20/5/2021).
Terlihat, sejumlah pemuka agama menyampaikan aspirasinya seputar penutupan tempat ibadah higga Senin (31/5/2021).
Dalam diskusi, sebagian besar berharap agar kegiatan ibadah tetap berjalan dengan tatap muka.
Dasar penegasan pelarangan kegiatan keagaaman selama dua pekan ini adalah meningkatnya jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Toba.
Hingga hari ini, Kamis (20/5/2021) tercatat sebanyak 116 orang yang terpapar Covid-19.
"Namun mereka menginginkan agar tatap muka. Tapi, kami dari pemerintah tetap menghimbau supaya jangan, karena keadaan kita sekarang menaik terus. Sekarang sudah 116 orang yang kena," terangnya.
Ia berharap agar pemuka agama menjadi rekan penyampai informasi kepada masyarakat akan upaya penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Toba.
"Nah, tidak pemerintah saja yang bekerja. Harus semua, harus ikut bergotong royong. Agama dan lembaga adat juga harus membantu," terangnya.
"Inilah yang kita mohonkan tadi, walaupun 100 persen tidak mengatakan 'iya', tapi ada yang mengatakan untuk melaksanakan," sambungnya.
Pihak pemuka agama juga menyampaikan agar seluruh spot keramaian ditutup, secara khusus pasar yang menjadi pusat perkumpulan masyarakat saat berbelanja. Terkait hal ini, Bupati Toba Poltak Sitorus tetap mempertimbangkan dengan alasan logistik.
"Tentunya, itu harus pertimbangkan semuanya secara matang. Kita tidak bisa memikirkan secara sepihak. Kita harus pikirkan bagaimana manusianya juga harus makan,"
"Kalau kita batasi mereka ini mendapatkan makanan, nanti gimana mau makan. Bagaimana mendapatkan gizi, itu akan mempengaruhi kesehatan," pungkasnya.
(cr3/tribun-medan.com)