Breaking News:

Pengadilan Tolak Gugatan Prof Paham Ginting Soal Gang di Berastagi

Dalam gugatannya, Ginting menyebut tanah miliknya seluas 74,4 meter persegi diaspal untuk dijadikan jalan umum.

TRIBUN MEDAN/HO
Persidangan gugatan warga atas nama Paham Ginting terhadap Pemkab Karo terkait lahan jalan sebuah gang di Berastagi, di Pengadilan Negeri Kabanjahe, beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Muhammad Nasrul

TRIBUN-MEDAN.com, KABANJAHE - Pengadilan Negeri Kabanjahe menolak gugatan yang dilayangkan oleh warga terhadap Pemerintah Kabupaten Karo. Warga Berastagi, Paham Ginting, menuding Pemkab telah menyerobot lahannya, sebuah gang di Kelurahan Tambak Lau Mulgap I di Berastagi.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Karo Dongan MT Sirait menjelaskan, gugatan Paham GInting telah ditolak oleh Majelis Hakim pada sidang, Rabu (18/5/2021). 

"Majelis hakim juga menerima eksepsi dari pihak tergugat  yakni Bupati Karo dan Tergugat II yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karo. Menghukum penggugat yakni Prof Paham Ginting membayar biaya perkara. Atas putusan tersebut, pihak penggugat pun menyatakan pikir-pikir," ujar Dongan, Jumat (21/5/2021).

Dongan mengatakan, dalam eksepsi yang diajukan pihak tergugat, dijelaskan bahwa tanah yang diklaim penggugat sudah berstatus jalan. Dirinya mengatakan, pembangunan jalan di lahan itu dilakukan berdasarkan usulan masyarakat pada Musrenbang Kecamatan Berastagi tahun 2008.

Dirinya menjelaskan, pemeliharaan Jalan Kampung Asam itu menggunakan dana APBD Karo tahun 2009. Di dalam APBD tersebut, berupa konstruksi yang dilakukan dengan pemasangan LPB Telford dan Lapis Penetrasi Macadam (Lapen) dengan panjang 150 meter, dan lebar 2,5 sampai 3 meter.

"Dalam eksepsi kami kemarin itu kami menyatakan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur. Bahwa tanah itu dulu memang ada sebelumnya dan sudah digunakan masyarakat sekitar. Sehingga dirapatkan di musrenbang untuk dilakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan. Dan hal itu merupakan tugas dan kewajiban dan wewenang dari pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak," jelasnya.

Prof Paham Ginting menyatakan sebagian dari jalan yang diperkarakan di Kelurahan Tambak Lau Mulgap I itu adalah miliknya. Dalam gugatannya, Ginting menyebut tanah miliknya seluas 74,4 meter persegi diaspal untuk dijadikan jalan umum.

Ginting menyatakan tidak ada pelepasan hak dan ganti rugi atas lahan yang dijadikan jalan itu. (cr4/tribun-medan.com) 

Penulis: Muhammad Nasrul
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved