Breaking News:

Penertiban KJA

Bupati Samosir Pastikan Tiap Tahun Jumlah Kerambah Jaring Apung Berkurang, Ini Solusi Pemerintah

Bupati Samosir Vandiko Gultom memastikan tiap tahun jumlah kerambah jaring apung (KJA) di Danau Toba akan dikurangi

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Array A Argus
Alija / TRIBUN MEDAN
Didampingi Kapolda Irjen Pol Panca Simanjuntak dan Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin,┬áBupati Simalungun JR Saragih menertibkan Keramba Jaring Apung (KJA) yang ada di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Rabu (14/4/2021) siang. 

TRIBUN-MEDAN.COM,SAMOSIR--Bupati Samosir Vandiko Gultom memastikan bahwa tiap tahun jumlah kerambah jaring apung (KJA) akan dikurangi.

Hal itu disampaikan Vandiko Gultom terkait upaya Pemkab Samosir dalam mengembalikan kelestarian Danau Toba.

Vandiko Gultom bilang, ada tiga metode yang akan mereka lakukan.

Pengurangan jumlah KJA ini juga akan berjalan tahun 2021 hingga tahun 2023.  

Baca juga: Pemkab Simalungun Langsung Gerak Tertibkan KJA, Bupati Toba Poltak Sitorus Klaim Sudah Mulai Juga

"Adapun metode pengurangan jumlah petakan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pada tahun 2021 setiap pemilik KJA/ KJT mengurangi 33% dari jumlah petakan yang dimiliki termasuk KJA yang kosong," kata Vandiko Gultom, Kamis (27/5/2021). 

Selanjutnya, kata dia, pada tahun 2022 pemilik KJA/KJT mengurangi 63% dari jumlah petakan yang dimiliki, dan pada tahun 2023 pemilik KJA/KJT mengurangi 74% dari jumlah petakan yang dimiliki. 

"Dan sebagai dampak dari penataan KJA ini pemerintah memberikan alternatif pengalihan profesi dari usaha budidaya ikan di KJA menjadi budidaya ikan sistem bioflog, sistem mina padi, sistem kolam terpal, pembuatan pakan ikan, dengan syarat membentuk kelompok," terangnya. 

Baca juga: Bupati JR Saragih Tertibkan Ratusan KJA di Parapat, Beri Kompensasi Rp 5 Juta ke Pemilik

Vandiko Gultom bilang, adanya upaya pengurangan JKA di Danau Toba ini sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor: 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya, dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/213/KPTS/2017 Tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Danau Toba untuk Budidaya Perikanan.

"Berdasarkan itu, bahwa kondisi existing KJA wilayah Samosir berada di zona A3.1 yang bukan merupakan kawasan budidaya perikanan, sehingga perlu dilakukan penertiban KJA yang berada di zona A3.1," jelasnya. 

Ia juga menjelaskan bahwa dari hasil rapat koordinasi KJA dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada tanggal 20 April 2021, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan Surat Edaran bersama Forkopimda tentang Penataan Keramba Jaring Apung di Samosir dan telah dilaksanakan pendataan KJA di Kabupaten Samosir yaitu 2756 Petakan. 

Baca juga: Ratusan Ton Ikan KJA Mati Mendadak di Danau Toba, Pengamat Lingkungan: Faktor Kelebihan Kapasitas

Turut hadir Kapolres Samosir,  Kajari Samosir, Danramil Pangururan, Asisten I dan II sebagai moderator, Kadis Pertanian, Kepala Bappeda, Kadis Kominfo, Kadis Pariwisata, Kadis Lingkungan Hidup,Kasi Intel Kejari di sesi pertama dan Camat Pangururan. (cr3/tribun-medan.com) 

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved