Breaking News:

Bupati Toba Poltak Sitorus Siap Mendukung 5 Poin Tuntutan Masyarakat Desa Natumingka, Tapi

Bupati Toba Poltak Sitorus menegaskan bahwa pihaknya mencari win-win solution.

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Liston Damanik
Tribun-Medan.com/Maurits Pardosi
Bupati Toba Poltak Sitorus di Kantor Bupati pada Kamis (20/5/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Pemerintah Kabupaten Toba telah memanggil pihak PT TPL dan masyarakat untuk membahas konflik lahan Desa Natumingka, di Kantor Bupati Toba pada Kamis (27/5/2021). 

Usai pertemuan tersebut, Bupati Toba Poltak Sitorus menegaskan bahwa pihaknya mencari jalan keluar bagaimana agar persoalan tersebut bisa diselesaikan secara damai. 

"Kita sekarang ini sedang mencari jalan keluar supaya benar-benar win-win solution. Yang kita sepakati, semua mendukung. Yang hadir termasuk TPL, termasuk DPRD, kami dari pemerintah dan juga dari Polres siap mendukung agar yang lima poin yang dimohonkan masyarakat itu bisa maksimal terpenuhi," ujar Bupati Toba Poltak Sitorus usai pertemuan tersebut pada Kamis (27/5/2021). 

"Tetapi, tentunya siapa pun tidak bisa melanggar aturan atau melanggar hukum demi mencapai tujuan itu. Jadi, ini sudah kita sampaikan tadi," sambungnya. 

Lanjutnya, ia menyampaikan lima poin tuntutan masyarakat adat Desa Natumingka dalam perselisihan lahan yang kini tengah diolah oleh PT TPL. 

"Ada lima poin, yang menjadi tuntutan masyarakat dan TPL juga siap mendukung. Yang pertama, supaya pengembalian hak tanah seluas 2409,7 hektar. Nah, tadi dari Kehutanan sudah bilang tiga proses itu kita jalankan," ujarnya. 

Tuntutan masyarakat adat juga menuntut agar pihaknya jangan mengalami gangguan saat mereka bekerja di lahan tersebut. 

"Nah, kemudian yang kedua, diberikan jaminan keamanan untuk tidak mengganggu masyarakat Natumingka yang sedang bekerja di areal wilayah Adat Natumingka yang selama ini dikelola sebelum penyelesaian tanah Adat Natumingka selesai," sambungnya. 

Setelah perbincangan dengan TPL, ia menyampaikan bahwa pihaknya memutuskan agar masyarakat dapat bertani dengan cata tumpang sari di kawasan tersebut. 

"Hal ini juga saya sampaikan kepada TPL, apakah dari TPL akan menjamin keamanan untuk tidak mengganggu masyarakat adat Natumingka yang sedang bekerja di sana. Kita bicarakan, yang terbaik kita lakukan bahwa adanya tumpang sari," jelasnya. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved