Breaking News:

Pejabat Kemenhut Sebut TPL akan Angkat Kaki dari Desa Natumingka Jika Begini!

Polemik saling klaim antara masyarakat Desa Natumingka dan PT Toba Pulp Lestari masih berjalan.

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/HO
Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Balige Leonardo Sitorus. 

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Polemik tanah yang saling klaim antara masyarakat Desa Natumingka dan PT Toba Pulp Lestari masih berjalan. 

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Balige Balige Leonardo Sitorus menyampaikan bahwa PT TPL akan hengkang kaki dari kawasan Desa Natumingka bila lahan yang kini tengah menjadi persengketaan dinyatakan sebagai tanah adat.

"Diusulkan TORA, diusulkan tanah adat tentu sebelum dikeluarkan itu masih kawasan hutan. Jika nanti sudah ditetapkan sebagai hutan adat, otomatis TPL akan keluar dari sana. Sekarang dia belum ada konsesi, belum ada keputusan yang lain selain saat ini masih hutan produksi," ujarnya pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia usai pertemuan yang digelar di Kantor Bupati Toba pada Kamis (27/5/2021) .

Agar mencapai tujuan, masyarakat harus menjalankan prosedur yang ada hingga keputusan hukum perihal perwujudan lahan tersebut sebagai tanah adat.

"Kita sudah menyarankan agar difasilitasi supaya mereka menjalani prosedur yang ada. Sebelum ada keputusan yang mengatakan itu hutan adat atau sudah keluar dari kawasan hutan, tentu kita harapkan masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku," terangnya.

"Dan solusinya adalah seperti yang kita tawarkan ke TPL dan diterima TPL, boleh dikelola masyarakat selagi kawasan hutan tapi dengan bermitra," lanjutnya.

Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa TPL sudah mengelola lahan tersebut selama 30 tahun.

"Kondisi di lapangan, yang saya lihat yang ditunjukkan masyarakat itu TPL sudah 30 tahun sudah konsesi TPL. Yang dikuasai masyarakat sebelah mana, belum ada ditunjukkan ke kita. Tentu saya tidak membahas apa yang tidak saya lihat di lapangan," terangnya.

Saat ditanya soal pengelolaan tanah oleh masyarakat jauh sebelum kehadiran PT TPL di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba.

"Jadi kalau posisi lokasi TPL, itu sudah 30 tahun dikelola TPL. Kondisi kehutanan tidak dalam domain melihat perpindahan di situ. Kami sebagai orang kehutanan melihat penetapan SK Kehutanan yang menjadi dasar hukum kami untuk bekerja di lapangan," terangnya.

Terkait masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat Natumingka, ia menyarankan agar masyarakat memperlihatkan bukti.

"Kalau yang berbau sosial, itu seharusnya masyarakat harus menginventarisir dan menunjukkan bukti-bukti itu. Mereka urus secara prosedural dan ketika Kementerian melihat itu layak dikeluarkan, ya tentu dikeluarkan," sambungnya.

"Setelah dikeluarkan, barulah yang mengelola itu sesuai dengan apa yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan. Sampai sekarang, belum ada penetapan lain," lanjutnya.

Ia juga menyoal hutan adat dan hubungannya dengan  Keputusan Presiden.

"Hutan adat itu milik komunal. Tetapi Keppres itu ada tiga keputusannya. Satu, dilepaskan dari kawasan hutan. Yang kedua, kemitraan. Yang ketiga, proses hukum," pungkasnya. (cr3/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved