Breaking News:

Kebijakan Pembatasan Kegiatan Pemko Medan Turut Bikin Anjlok Usaha Perhotelan

Bisnis perhotelan terdampak kebijakan Pemko Medan soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Penulis: Kartika Sari
Editor: Array A Argus
Tribun-medan.com/ Kartika Sari
Pegawai Hotel Santika Premiere Dyandra Hotel saat menunjukkan salah satu kamar hotel dan beragam fasilitas yang ditawarkan, Jumat (12/3/2021). (Tribun-medan.com/ Kartika) 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN--Kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dikeluarkan oleh Pemko Medan mulai tanggal 17-31 Mei 2021 cukup berdampak bagi para pengusaha bisnis perhotelan dan restoran.

Menurut Ketua Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut, Denny Wardhana, sejak awal Ramadan kemarin penurunan okupansi hotel sudah terlihat. 

"Ditambah lagi dengan adanya kebijakan pembatasan ini belum mencapai 50 persen untuk okupansi," kata Denny, Minggu (30/5/2021).

Baca juga: Makin Ngeri, Kasus Covid-19 di Kota Medan Meningkat Drastis dan Kematian Bertambah 9 Dalam Sehari

Dia mengatakan, pembookingan hall untuk pernikahan pun sampai saat masih jeblok lantaran ada beberapa persyaratan yang wajib dilaksanakan.

"Saat ini masih belum peningkatan. Karena sekarang kalau ada mau pesta, kita harus lapor ke satgas. Nanti dari pihak satgas akan memantau terkait jumlah tamu yang hadir. Belum mencapai 50 persen," ujarnya.

Denny menuturkan bahwa semasa pandemi, okupansi hotel bak rollercoaster, karena belum mendapat posisi stabil. 

Baca juga: Kelurahan Tanjung Sari Tertinggi Kasus Covid-19, Petugas Jaga Minta Pengendara Putar Arah

"Di akhir tahun kita sempat mengalami peningkatan, turun lagi di awal tahun, kemudian ada peningkatan sedikit di bulan Maret dan saat ini aktivitas hotel maupun restoran masih di bawah 50 persen," tuturnya.

PHRI Sumut, yang menaungi 150 hotel dan restoran di Sumut gencar mengingatkan kepada anggota untuk wajib mematuhi protokol kesehatan.

"Kita selalu ingatkan Prokes kepada anggota karena kita tidak ingin hotel dan restoran di Sumut jadi klaster baru penyebaran," ucap Denny.

Untuk persyaratan resepsi pernikahan di gedung, setidaknya harus menerapkan kapasitas maksimal 25 persen. Pengelola gedung harus melampirkan proposal protokol kesehatan pencegahan virus Corona (COVID-19).(cr13/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved