TRIBUNWIKI

Kisah Mangitua Ambarita, Wakil Ketua Umum Lamtoras, Pejuang Tanah Adat

Mangitua adalah generasi ke-8 keturunan Ompu Mamontang Laut menetap di Sihaporas.

Penulis: Arjuna Bakkara | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/ARJUNA
Mangitua Ambarita, Wakil Ketua Umum Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaproas (Lamtoras). 

Namun karena tanah yang kami tuntut pengembalian dari pemerintah seluas 1.500 hektare, saat itu, oleh karena yang diberikan terlalu kecil, kami pun menolak,”kata tutur Mangitua.

Itulah sebabnya, Ketika beberapa anggota polisi datang menghampiri, dia tidak menduga dikriminalisasi.

“Ayo, kita bahas di kantor, kata mereka. Makanya saya mau ikut. Tetapi rupanya penangkapan.

Saya pun menjalani persidangan pengadilan, dan divonis 1 tahun dua bulan. Ngeri.

Di situlah saya semakin putus asa, bahwa keadilan di negeri ini memang tidak ada untuk rakyat kecil.”

Baca juga: Mobil Jurnalis Metro TV Dibakar OTK, Diduga Terkait Kasus Judi Tembak Ikan yang Disorot Korban

Pasangan suami-istri Mangitua Ambarita dan Roni br Sidabutar (60) dikarunai lima anak, semua lelaki.

Kini mereka memiliki empat cucu. Saat Mangitua kena kriminalisasi polemik agrarian, anak sulungnya Rinto Ambarita sedang menyelesaikan tahap akhir kuliah di ITB Bogor. Anak kedua, Jakson Ambarita kuliah di perguruan tinggi swasta di Medan.

Anak ketiga, Donal Ambarita tahun awal masuk ke Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran di Jatinangor, Jawa Barat.

Adapun anak keempat dan ke lima masih SMA dan SMP.

Dihubungi melalui telepon, Andreas Ambarita, putra keempat Mangitua-Roni, mengaku masih trauma atas kejadian menimpa ayahnya.

Baca juga: Mobil Jurnalis Metro TV Dibakar OTK, Diduga Terkait Kasus Judi Tembak Ikan yang Disorot Korban

“Pas penangkapan bapak, waktu itu, memang sangat ngeri. Kebetulan kami sedang memompa air untuk menyiram tanaman, karena kemarau panjang.

Kami tidak menduga penangkapan saat tiba-tiba dating petugas Kehutanan, TPL, dan polisi kurang lebih 20 orang. Saat dibawa, bapak berpesan kepada kami agar jangan takut, sebab kita tidak salah,” ujar Andreas.

Dampaknya, kata Andreas yang saat itu masih pelajar SMA, “Mentalku pun hancur. Jadi sangat kurang percaya diri.

Sampai saat ini, apalagi ditambah mama terserang stroke, pikiran pun makin terguncang,” kata Andreas.

Terpisah, Jakson Ambarita, putra kedua, mengatakan kisah sedih saat ayahnya terpenjara.

“Saya masih ingat, ketika bapak dipenjara, mama sakit. Maka keluarga dan anak-anaknya yang menjaga mama secara bergantian di rumah sakit.

Padahal pada saat itu, puncak biaya pendidikan sangat kami butuhkan,”ujar Jakson sembari menyebut “Rezim kekejaman TPL dan pemerintah saat itu, sangat tidak memikirkan masa depan bangsa dan generasi penerus terlebih dari keluarga yang memperjuangkan hak tanah adatnya.”

Penderitaan lain dialami Gio Ambarita, sibungsu. Beberapa tahun kemudian, dia lolos SPMB (kini SNMPTN) ke universitas negeri. Kesempatan itu terbuang, karena keluarga tak berdaya membiayai pendidikannya. Adapun Donal Ambarita, mengalami tekanan pikiran dan batin, pun drop-out dari Unpad.

Baca juga: Mobil Jurnalis Metro TV Dibakar OTK, Diduga Terkait Kasus Judi Tembak Ikan yang Disorot Korban

Pejuang Ramah Lingkungan

Menurut penuturan tetua Lamtoras Sihaporas, tanah Sihaporas diwarisi sebagai tanah adat, atas perjanjian empat pihak.

Pihak pertama Ompu Mamontang Laut Ambarita selaku Tuan Sihaporas bersama Raja Siantar marga Damanik, Tuan Sipolha marga Damanik, Tuan Tanah Jawa marga Sinaga, dan Tuan Gorak marga Damanik.

Kesepakatan yang diambil dalam “Parpadanan Batu Sidua-dua”/Penjanjian Batu Sidua-dua, antara lain bahwa mereka saling mendukung, dan rukun damai.

Mereka mewarisi tanah adat dengan syarat agar tetap status tanah adalah menghormati dan menjaga warisan leluhur, supaya tanah milik komunal/ bukan milik pribadi.

Dilarang diperjualbelikan.

Sekitar tahun 1913, penjajah Belanda merampas tanah dari generasi kelima keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita, yakni Ompu Ni Handur Ambarita, Ompu Jalihi Ambarita dan Ompu Lemok Ambarita.

Penjajah menyebut, tanah akan ditanami kayu jenis pinus unuk masa waktu 30 tahun.

Dan warga Sihaporas berhak bekerja, untuk menghidupi keluarag anak-anak.

Belanda kemudian menerbitkan Peta Enclave Sihaporas pada tahun 1916, yakni 29 tahun sebelum Indonesia merdeka.

Menurut Mangitua, ayahnya, Jahya Ambarita, kelahiran Sihaporas, ikut merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

Jahya bersama saudara kandungnya, sepupu dan keponakannya bergabung menerima bukti kejuangan berupa Piagak Veteran Republik Indonesia.

Jahya mendapat gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Repulik Indonesia yang ditandatangani Menteri Pertahanan LB Moerdani pada 30 Maret 1990.

Baca juga: Tak Dipinjami Duit, Dua Wanita Ini Tega Bunuh Portan Tumanggor lalu Gantung Jasadnya di Pohon

“Jelas kami bukan penggarap lahan, Nenek moyang kami sudah delapan sampai 11 generasi di Sihaporas.

Dan orangtua kami pejuang kemerdekaan. Ada lima orang penduduk Sihaporas pejuang veteran kemerdekaan,” ujar Ketua Umum Lamtoras Judin Ambarita atau Ompu Sampe Ambarita, 68 tahun.

Meski pernah terpenjara, dan luka batinnya sungguh dalam yang merusak keluarganya, Mangitua tidak kapok berjuang. Ia tetap gigih menuntut hak atas tanah adat Sihaporas.

Ia bersama Lamtorasn dan komunitas masyarakat adat lainnya dari Kawasan Danau Toba yang tergabung Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beberapa kali datang ke Jakarta memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang dirayakan pada 9 Agustus setiap tahun.

Sebagai tetua adat, Mangitua juga sering memimpin ritual saat menggelar aksi unjuk rasa, seperti di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta pada 10 Agustus 2019.

Dalam berbagai unjuk rasa memperjuangkan hak-hak rakyat seperti di Polres Simalungun, Pemkab Simalungun dan DPRD Sumatera Utara, di Mapolda Sumatera Utara, ia selalu aktif.

Baca juga: Tak Dipinjami Duit, Dua Wanita Ini Tega Bunuh Portan Tumanggor lalu Gantung Jasadnya di Pohon

Saat kriminalisasi dua pengurus Lamtoras, yakni Bendahara Umum Lamtoras Thomson Ambarita dan Sekretaris Umum Jonny Ambarita mengalami kriminalisasi, pada September 2019, mereka ditangkap dan ditahan Polres Simalungun pascabentrok masyarakat adat kontare petugas PT TPL di lahan Sihaproas pada 16 Septeber 2019.

Mangitua Ambarita bersama Judin Ambarita, bertolak ke Jakarta. Mereka mengadu dan meminta perlidnungan kepada berbagai pihak antara lain KSP di Istana, Kommas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), DPR RI, Mabes Polri.

“Walaupun sudah pernah ditangkap dan terpenjara, saya tetap ikut berjuang. Tidak takut.

Demi memperjuangkan ha katas tanah adat, warisan leluhur yang sduah turun-temurun ke saya 8 generasi. Sambil berharap negara dan pemerintah memperhatikan masyarakat adat Sihaporas,” kata Mangitua.

“Ayahku sendiri pejuang kemerdekaan yang memperjuangkan kemerdekaan RI. Tapi setelah merdeka, pemerintah menjajah rakyat.

Padahal kita tahu, pemerintah tidak ada tanpa ada rakyat. Tapi mengapa pemerintah yang menjajah rakyat, lalu di mana hak masyarakat?” kata lelaki yang mengaku tidak lulus sekolah dasar.

Baca juga: Gubernur Perpanjang Pembatasan Kegiatan Malam Hari: Kasus Covid-19 Turun 29 Persen

Kepalang tanggung, Mangitua keukeuh memperjuangkan tanah adat sejak lama. Ia lalu cerita saat menjalani persidangan akhir tahun 2004.

Satu waktu, ia meminta kepada hakim akan penangguhan penahanan.

Ia mengutip dialog terdakwa dengan hakim. “Alasan saya, anak saya masih sekolah dan kuliah pak hakim.

Minta tolong lah beri penangguhan, untuk membantu bisa orang rumah mencari nafkah dan untuk sekolah serta mahasiswa.”

Lalu hakim menjawab, “maksud bapak untuk keluar sementara dari tahanan?”

“Iya pak hakim.”

Pak hakim menjawab, “jangankan sementara. Hari pun bapak bisa bebas selamanya, asalkan bapak membuat surat pernyataan, berisi bahwa tanah itu bukan tanah leluhur bapak.

Dan tulis di situ, tidak menuntut lagi sampai kapan pun. Itu saja syarat, bikin pernyataan saja, maka bapak akan bebas hari ini.”

Mangitua menimpali, “Apakah tidak syarat lain, pak hakim?”

Hakim menjawab, “Itu syaratnya.”

Baca juga: Tak Dipinjami Duit, Dua Wanita Ini Tega Bunuh Portan Tumanggor lalu Gantung Jasadnya di Pohon

Lalu ia menjawab, “Kalau begitu, biarlah saya jalani hukuman dan tahanan pak hakim.

Saya tidak mau mengkhianati pesan dan nasihat nenek moyang bahwa tanah leluhurnya adalah tanah adat, harus tetap diperjuangkan, jangan diperjualbelikan.”

Dia menyebut masyakat adat Sihaporas berkeras bahwa pemilikan tanah adalah komunal.

Itulah alasannya, ketika pihak Badan Pertanahan Nasional Simalungun datang mengukur lahan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagai syarat hak milik pribadi, pada tahun 2018, masyarakat menolaknya.

Lagi-lagi ia bercerita miris. Pada saat itu, hatinya benar-benar hancur, karena istrinya sakit dan anak-anaknya sedang menyenyam pendidikan di bangku sekolah dan universitas, tentu membutuhkan banyak biaya.

“Mengapa memeperjuangkan tanaha adat? Ya, karena Susah mendapatkan sebidang tanah. Apalagi itu warisan nenek moyang, harus dihargai. Alasan kedua, supaya ada diwariskan kepada anak-cucu.

Selanjutnya, kita punya lahan sejak dulu, mengapa kita jadi kesulitan lahan, sedangan pengusaha asing yang mengelola TPL, menguasai lahan nenek moyang orang Batak.”

Dari sisi pelestarian lingkungan, Mangitua dan penduduk SIhaporas menolak TPL karena faktayan merusak lingkungan. Cirinya mudah dilihat.

Misalnya, saat hujan turun, air sungai-sungai di Sihaporas menjadi kotor-tercemar. Penyebabnya karena banyak penabangan hutan, dan lahan kotor, berlumpur.

Baca juga: Butiran Es Jatuh dari Langit saat Angin Puting Beliung Hantam Rumah Warga

“Dulu, air selalu jernih dan debitnya besar. Sekarang air menjadi berkurang walaupun musim hujan.

Dan akan kering saat kemarau. Ada juga, racun hama atau pestisida, racun yang disemprotkan ke lahan eucalyptus seperti racun round-up, dan insektisida.

Karena bekasnya mengalir ke sungai yang dikonsumsi penduduk kami duga, jangka panjang menimbulkan penyakit sesak nafas kepada warga,”ujarnya sembari menyebut lima nama warga yang terduga menderita sesak nafas.

Ia juga mengingatkan kejadian tiga tahun silam. Saat itu, warga Sihaporas sempat takut menggunakan air dari Aek/Sungai Maranti dan Sungai Sidogor-dogor, karena mendadak ditemukan ikan-ikan endemik mengambang mati di sungai.

Jumlah dan jenis ikan bermatian semakin banyak ditemukan pada Jumat 26 Oktober 2018.

Misalnya ihan batak atau curong atau semah (air tawar seperti jenis ihan Batak (Latin: Neolissochilus thienemanni), ikan pora-pora, limbat (lele lokal) dan kepiting. Bahkan katak pun bermatian.

Warga telah membuat aduan kepada Polres Simalungun di Pematangraya, dan Polsek Sidamanik. Fakta dan bukti ikan-ikan bermatian itu pun dibawa saat melapor.

Warga sempat marah karena menemukan bangkai ikan-ikan dan kepiting di kamp pekerja PT TPL. Warga menemukan 2 botol racun merek Gol Ma, dan 11 botol racun hama merk Confidor. Racun tersebut lazim digunakan sebagai campuran pestisida.

(Jun-tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved