Terkait Viralnya Video Bupati Alor Marah ke Mensos Tri Rismaharini, PDIP Tarik Dukungan

Marah pada Mensos Risma dan Ancam Lempar Kursi ke Staf Kemensos, Bupati Alor: Tidak Ada yang Lebih Hebat di Negeri Ini

TRIBUN-MEDAN.COM - Menteri Sosial Tri Rismaharini akhirnya memberikan penjelasan terkait video kemarahan Bupati Alor kepada Kementerian Sosial.

Dalam video yang tersebar di media sosial tersebut, tampak Bupati Alor Amon Djobo memarahi staf Kemensos.

Kemarahan Amon diduga dipicu oleh Program Keluarga Harapan (PKH) yang menurut dia diurus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Risma mengatakan, bantuan yang diurus oleh DPRD Alor saat itu adalah bantuan bencana banjir bandang dan siklon tropis Seroja di NTT.

"Ta jelaskan ya, jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH, tapi bantuan untuk bencana," kata Risma saat ditemui di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Viaduct, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/6/2021).

Risma mengatakan, pada saat bantuan tersebut dikirimkan, dia sama sekali tidak bisa menghubungi siapa pun, baik staf Kemensos maupun pihak Pemerintah Kabupaten Alor.

"Saya mengirim barang saat itu dari Jakarta jauh, kita kepengin cepat, jadi kita kirim dari Surabaya, karena kalau dari Surabaya angkutan itu gratis. Tapi kita tidak bisa masuk ke pulau itu (Alor). Saya hubungi bagaimana kondisi di sana, karena hampir seluruh NTT kena, saya hubungi kepala dinas, staf saya, enggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus," kata Risma.

Selain jaringan terputus, menurut Risma, kendaraan pengangkut bantuan untuk bencana di NTT juga terhambat di pelabuhan karena kondisi cuaca yang buruk.

"Kita tidak bisa merapatkan bantuan, karena cuacanya buruk, sehingga syahbandar mengatakan tidak bisa melaut, kapal-kapal semua berhenti," kata Risma.

Risma bahkan mengaku sempat putus asa pada saat itu.

Kemudian, di tengah ketidakjelasan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek menawarkan pertolongan agar bantuan untuk korban bencana bisa cepat diterima masyarakat Alor.

"Saat itu kemudian adalah Ketua DPRD (Alor) menyampaikan kami butuh bantuan, tapi tidak bisa (masuk). Beliau (Ketua DPRD) menawarkan, 'Bu, itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti'," kata Risma.

Tanpa pikir panjang, Risma menyetujui tawaran tersebut agar bantuan bisa cepat diterima masyarakat terdampak bencana.

"Ya sudahlah, kemudian disebarkanlah, karena kami tidak bisa (karena banyak sekali (yang membutuhkan) saat itu kami tidak bisa kontak siapa pun di situ. Jadi seperti itu," ujar Risma.

Sebelumnya, dalam sebuah video yang beredar di grup media sosial, tampak Bupati Alor Amon Djobo memarahi staf Kemensos.

Video itu direkam di rumah jabatan Bupati Alor.

Para staf yang duduk berhadapan dengan Amon terdiam dan tak berkutik saat mendengarkan ucapan sang Bupati.

Amon yang terlihat kesal sempat menyinggung Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Tak hanya itu, dia juga mengancam akan melempar kursi kepada para staf Kemensos.

Para staf juga diusir agar segera meninggalkan Kabupaten Alor.

Usai memarahi staf Kemensos, Amon berjalan meninggalkan mereka.

Kemarahan Amon diduga dipicu oleh Program Keluarga Harapan (PKH).

Ia menumpahkan kekesalannya lantaran bantuan PKH diurus oleh DPRD Alor.

Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik itu, Amon menyampaikan bahwa pihak Kemensos tidak menghargai Pemkab Alor.

Amon menyatakan, bakal mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo mengenai masalah PKH itu.

Saat dikonfirmasi, Amon tak menampik bahwa pria di dalam video tersebut adalah dirinya. Namun, ia tak mengingat kapan kejadian itu berlangsung.

Ia menegaskan, apa yang disampaikan dalam video adalah fakta di lapangan.

"Kita semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini, tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada masyarakat, bukan DPRD," kata dia.

"Itu video betul saya marah. Saya tidak ingat persis kapan karena saya sibuk. Saya marah karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD. Padahal, seharusnya Pemda yang bagi," lanjut Amon saat dihubungi, Selasa (1/6/2021).

Bupati Alor, Drs Amon Djobo. Inilah profil Amon Djobo, Bupati Alor, NTT yang memarahi serta mengusir dua staf Kemensos. Ia pernah mengancam akan menembak seorang kolonel TNI AD. (POS KUPANG/OBY LEWANMERU)

PDIP Tarik Dukungan

Terkait masalah ini, PDI Perjuangan menyatakan mencabut dukungan terhadap Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo.

"Hari ini DPP PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan pada Amon Djobo sebagai bupati Alor," kata politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Rabu (2/6/2021).

Pencabutan dukungan partai tertuang dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Nomor 2922/IN/DPP/VI/2021.

Dokumen itu ditandatangani Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada Nopember 2017 mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Amon Djobo untuk berkontestasi pada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Alor 2018," ungkap DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTT 1 yang meliputi Flores, Lembata, dan Alor tersebut.

Selain mencabut dukungan, DPP menginstruksikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Alor berkoordinasi dengan fraksi di DPRD.

Legislator PDI Perjuangan di Kabupaten Alor diminta mengambil sikap terhadap sikap Amon.

Partai berlambang banteng bermoncong putih itu menilai kritik Amon terhadap Mensos tak pantas. Hal itu dianggap sebagai bentuk caci maki.

"Apalagi dengan kata-kata makian yang sangat jorok disertai ancaman merupakan bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas dilakukan apalagi oleh seorang pejabat setingkat bupati," ujar Andreas.

PDI Perjuangan tak ingin hal ini menjadi preseden bagi kepala daerah lainnya. Seharusnya, seorang kepala daerah menunjukkan sikap santun kepada masyarakat.

Dia pun mendesak agar hal ini ditindaklanjuti.

Bupati Amon dianggap perlu memperoleh sanksi hukum maupun politik.

"Agar tidak mengulangi perilaku brutalnya," ujar dia.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Bupati Alor Alor, Aman Djobo, bukan kader PDI Perjuangan.

"Dia bukan anggota partai kami, tetapi karena perilakunya, kami akan cabut dukungan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Sekadar diketahui, dukungan kepada Bupati Amon Djobo, selain oleh PDIP, juga didukung oleh enam partai lainnya.

Keenam partai itu ialah Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra.

Amon Djobo pun terpilih pada Pilkada 2018 lalu. (*)

Tautan Artikel Kompas yang berjudul:DPP PDI-P Cabut Rekomendasi kepada Bupati Alor yang Viral karena Marah-marah ke Mensos Risma