Breaking News:

News Video

Terima Suap Ratusan Juta Dari Haji Buyung, Dua Politisi PPP Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Tika hanya pidana penjara, Jaksa juga menuntut agar kedua terdakwa, dibebankan membayar denda sebesar Rp 200 juta, subsidar 3 bulan kurungan.

Penulis: Gita Nadia Putri br Tarigan
Editor: Bobby Silalahi

TRIBUN-MEDAN.com - MEDAN Mantan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Puji Suhartono dan mantan wakil ketua Komisi IX DPR RI periode 2014-2019 dari fraksi PPP Irgan Chairul Mahfiz dihukum masing-masing 4 tahun 6 bulan penjara di ruang cakra 2 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (7/6/2021).

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Budhi Sarumpaet menilai kedua terdakwa, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yakni menerima suap dari Mantan Bupati Labura, Khairudinsyah Alias H Buyung.

Tika hanya pidana penjara, Jaksa juga menuntut agar kedua terdakwa, dibebankan membayar denda sebesar Rp 200 juta, subsidar 3 bulan kurungan.

Dikatakan Jaksa adapun yang memberatkan karena keduanya tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi.

"Sementara yang meringankan terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa telah mengembalikan uang hasil tindak pidana, " kata Jaksa.

Perbuatan kedua terdakwa kata Jaksa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim yang diketuai Sulhanuddin memberi waktu selama 10 hari kepada para terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi).

Sementara itu, dalam dakwaan Jaksa menyebutkan, bahwa keduanya diadili terkait perkara dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 Untuk Kabupaten Labuanbatu Utara.

Jaksa Budhi, dalam dakwaannya menuturkan perkara keduanya bermula pada April 2017 lalu, saat Bupati Labura Nonaktif Khairuddin Syah Sitorus alias Haji Buyung, meminta Agusman Sinaga dan Habibuddin Siregar mengurus perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 dan pengajuan usulan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara di Kementerian Keuangan.

"Pada 19 Februari 2018, saat Agusman Sinaga dan Yaya Purnomo melakukan pertemuan dengan Puji Suhartono, menyampaikan bahwa RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved