Breaking News:

News Video

KPK RI Lakukan Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Empat Kabupaten

Koordinator Supervisi (Korsub) I KPK RI Didik Agung Wijanarko, mengungkapkan ini merupakan agenda rutin dari bagian Korsub untuk memberikan pemahaman

Penulis: Muhammad Nasrul
Editor: heryanto

KPK RI Lakukan Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Empat Kabupaten

TRIBUN-MEDAN.com, KABANJAHE - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), menggelar kegiatan koordinasi bersama empat kabupaten, Kamis (10/6/2021).

Koordinasi yang diikuti oleh Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, dan Langkat ini, digelar di Aula Kantor Bupati Karo, Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe.

Diketahui pada rapat kali ini, membahas seputar pemberantasan korupsi yang terintegrasi dengan beberapa pemerintah daerah. Pada rapat ini, membahas seputar bagaimana caranya pemerintah daerah bisa mencegah tindakan yang dapat berpotensi mengarah ke indikasi korupsi.

Koordinator Supervisi (Korsub) I KPK RI Didik Agung Wijanarko, mengungkapkan ini merupakan agenda rutin dari bagian Korsub untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah mengenai bagaimana pencegahan agar tidak terjadi korupsi di pemerintahan.

"Ini merupakan ajakan untuk meniadakan niat dan mengajak bagaimana langkah untuk pencegahan," ujar Didik.

Didik menjelaskan, tindak kejahatan biasanya datang saat adanya niat yang bertemu dengan kesempatan, begitu juga dengan korupsi. Untuk itu, dirinya mengatakan melalui rapat ini, pihaknya ingin mengajak kepada empat pemerintah daerah yang ada ini agar mengetahui apa saja yang bisa mengarah ke tindakan korupsi.

Sehingga, jika pemerintah sudah mengetahui ini maka niat tersebut tidak akan timbul. Dirinya mengatakan, selain informasi seputar apa saja tindakan yang bisa mengarah ke korupsi, kali ini pihaknya juga memberikan sosialisasi apa saja dampak yang akan timbul dari tindak pidana ini.

"Karena kita tau, risikonya besar sekali," katanya.

Dirinya mengungkapkan, adapun beberapa hal yang patut dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghindari kerawanan terjadinya indikasi korupsi adalah rutin melakukan Monitoring Control for Prevention (MCP). Ia mengatakan, MCP ini merupakan laporan dari pemerintah daerah yang diserahkan ke pihak KPK, yang berisikan laporan aset, serapan pajak, dan lainnya.

"Jadi Pemda harus melaporkan beberapa poin melalui MCP, yang di dalamnya berisikan areal yang rawan terjadi korupsi. Dengan langkah itu, kita meminimalisir kesempatan terjadinya korupsi. Sehingga tidak ada niat dan kesempatan," ucapnya.

Lebih lanjut, Didik menjelaskan untuk laporan MCP sendiri KPK telah menetapkan standar kepatuhan sebesar 80 persen. Dirinya mengatakan, dari empat Pemda ini pihaknya masih melihat masih ada yang belum memenuhi standar.

Namun begitu, dari koordinasi yang dilakukan hari ini pihaknya berharap dapat menggugah semangat Pemda untuk semakin patuh, agar tidak ada indikasi korupsi yang dapat terjadi.

(cr4/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved