Breaking News:

OJK Terapkan Sistem Manajemen Antipenyuapan, Wujudkan Good Governance

Tahun 2021, OJK menyusun inisiatif strategis untuk menerapkan antibribery management system.

Kontan
OJK Ilustrasi 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Antipenyuapan untuk mewujudkan good governance.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Ahmad Hidayat.

"Sebagai regulator di sektor jasa keuangan yang ditunjuk menjadi penanggung jawab dalam melaksanakan salah satu aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yaitu penerapan manajemen antipenyuapan di sektor jasa keuangan, OJK bersama Industri Jasa Keuangan berkomitmen menerapkan ISO 37001 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), " kata Ahmad, Kamis (10/6/2021).

Ahmad menambahkan, tahun 2021, OJK menyusun inisiatif strategis untuk menerapkan antibribery management system sesuai best practice internasional, yaitu implementasi SNI ISO 37001 sistem manajemen anti Penyuapan di OJK dan sektor jasa keuangan.

Baca juga: OJK: Pemulihan Ekonomi Nasional Mendorong Potensi Ekonomi Baru

Selanjutnya, Ahmad menjelaskan implementasi sistem manajemen antipenyuapan di OJK dan sektor jasa keuangan terdiri atas program kepatuhan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan implementasi praktik anti-bribery yang diakui secara global.

Lalu peningkatan transparansi dan kredibilitas OJK dan sektor jasa keuangan yang mendukung perkembangan perekonomian nasional.

"Upaya menciptakan tata kelola yang baik di OJK yakni fakta integritas OJK wajib ditandatangani oleh seluruh Insan OJK secara periodik setiap tahun. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) seluruh anggota dewan komisioner dan pegawai OJK dengan level jabatan staf ke atas wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap tahun dan kondisi khusus pada saat diangkat sebagai pegawai atau berhenti dari OJK melalui aplikasi e-LHKPN," ujar Ahmad.

Setelah itu, survei penilaian integritas nilai indeks integritas OJK tahun 2020 sebesar 84,74 di atas nilai rata-rata kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebesar 82,60.

"Pengelolaan Whistle Blowing Sytem (WBS) OJK dilakukan oleh pihak eksternal untuk menjaga independensi dan jaminan perlindungan terhadap kerahasiaan pelapor. Serta pengendalian gratifikasi sampai dengan 31 Desember 2020 (sejak tahun 2015), unit pengendalian gratifikasi OJK menerima 1.141 laporan gratifikasi senilai kurang lebih Rp7.993 miliar," katanya.

Selanjutnya, apresiasi terhadap upaya pencegahan korupsi di OJK yakni penghargaan lembaga dengan implementasi e-LHKPN Terbaik dari KPK Tahun 2017, 2018, dan 2020 OJK. Lalu penghargaan sistem pengendalian gratifikasi terbaik dari KPK pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2020.

Penulis: Yufis Nianis Nduru
Editor: Eti Wahyuni
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved