Breaking News:

News Video

Sumut Jadi Penyumbang Terbesar Pengguna Narkoba, Begini Penjelasan Kepala BNN Sumut

Atrial meminta supaya OPD membuat regulasi aturan tentang narkotika baik dalam bentuk perda, pergub maupun perwali agar permasalahan yang mengancam

Sumut Jadi Penyumbang Terbesar Pengguna Narkoba, Begini Penjelasan Kepala BNN Sumut

TRIBUN-MEDAN.com, Medan - Badan Narkotika Nasional Indonesia wilayah Sumatera Utara menyebutkan Sumut merupakan penyumbang pengguna narkoba paling besar se Indonesia.

Kepala BNN Sumut, Brigjen Pol Atrial mengatakan hasil temuan tersebut terungkap setelah melakukan survei yang bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Setelah melakukan survei dengan dua metode akhirnya terungkap dua kategori pengguna narkoba yang ada di wilayah Sumatera Utara.

Yang pertama ia mengatakan, kategori ini ialah orang yang pernah memakai narkoba sebanyak satu juta tujuh ratus orang dari jumlah penduduk Sumut sebanyak 14 juta jiwa.

"Jadi tahun 2019, BBN itu setiap dua tahun melakukan survei. Survei pengguna narkoba. Kita bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ada dua kategori survei yang dilakukan. Kategori pertama yaitu, pernah pakai narkoba. Dalam kategori Pernah pakai, Sumatera Utara, penduduknya dari 14 juta jumlah yang pernah pakai itu 1 juta tujuh ratus," Kata Kepala BNN Sumut, Brigjen Pol Atrial saat diwawancarai, Kamis (10/6/2021).

Sementara itu, untuk kategori survei kedua yang dilakukan BNN, dari 14 juta penduduk Sumut yang menggunakan narkoba mencapai 1.5 juta jiwa

Dengan demikian, survei yang dilakukan secara rutin selama dua tahun sekali ini menyimpulkan kalau pengguna narkoba di Sumut sebesar 36 persen.

Angka tersebut merupakan penyumbang terbesar secara nasional.

"Otomatis kita peringkat pertama presensi pengguna narkoba se Indonesia atau penyumbang prepensi pengguna narkoba secara nasional di angka 36 persen," ucap Atrial.

Dengan jumlah pengguna narkoba tertinggi di Indonesia, Atrial berharap seluruh lembaga bisa menjalankan Inpres no 2 tahun 2020 yang dikeluarkan presiden Jokowi tentang penguatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

Ia meminta agar seluruh stakeholder memerintahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih menggencarkan sosialisasi dan pemeriksaan tes urine secara rutin kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selanjutnya Atrial meminta supaya OPD membuat regulasi aturan tentang narkotika baik dalam bentuk perda, pergub maupun perwali agar permasalahan yang mengancam masa depan anak bangsa bisa cepat teratasi.

"Yang terakhir, membentuk satuan tugas atau satgas anti narkoba di masing-masing OPD. Inilah empat perintah dari inpres tersebut yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui OPD nya," tutupnya.

(Cr25/ Tribun-medan.com)

Penulis: Fredy Santoso
Editor: heryanto
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved