Breaking News:

SEMBAKO Dikenakan PPN, Pengamat Ekonomi Wahyu Ario Ingatkan Pemerintah akan Hal Ini

Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo memberikan tanggapan terkait rencana pemerintah terhadap sembako yang akan kena PPN

Penulis: Yufis Nianis Nduru
Editor: Randy P.F Hutagaol
Tribun-medan.com/Kartika
SEMBAKO - Pembeli saat memilih cabai di Pasar MMTC, Minggu (14/3/2021). (Tribun-medan.com/Kartika) 

Sembako Dikenakan PPN, Pengamat Sumut Ingatkan Kesejahteraan Masyarakat Akan Berkurang dan Bertentangan dengan Tujuan UUD 1945 Alinea Ke-4

Laporan Wartawan Tribun Medan, Yufis Nianis Nduru

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo memberikan tanggapan terkait rencana pemerintah terhadap sembako yang akan kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD45 alenia ke-4 yaitu memajukan kesejahteraan umum," kata Wahyu, Jumat (11/6/2021).

Pengamat Ekonomi Sumatera Utara (Sumut), Wahyu Ario Pratomo.
Pengamat Ekonomi Sumatera Utara (Sumut), Wahyu Ario Pratomo. ()

Wahyu menjelaskan dengan kondisi perekonomian yang masih belum pulih seutuhnya, dan ketidakpastian dalam pemulihan ekonomi nasional, peningkatan PPN dapat menyebabkan kesejahteraan masyarakat berkurang khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.

"Ya, rencana dikenakan PPN harga bahan pangan pokok ini harus dipertimbangkan lagi oleh pemerintah. Dengan kebijakan PPN ini nantinya maka dapat dipastikan akan menaikkan harga jual barang. Kenaikan harga barang berdampak terhadap pengurangan daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin," ujar Wahyu.

Selanjutnya Wahyu menuturkan bila saat ini pemerintah memiliki beban penerimaan dan belanja pemerintah yang semakin berat.

Target penerimaan negara sulit untuk dipenuhi karena sektor riil masih belum pulih seutuhnya, sementara itu belanja pemerintah masih cukup tinggi khususnya untuk program pemulihan ekonomi nasional yang harus dijalankan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, menurut Wahyu sebaiknya pemerintah lebih kreatif dalam mencari sumber penerimaan baru.

"Lebih baik dan kreatif misalnya kenaikan PPN ditujukan kepada barang-barang dan jasa yang dikonsumsi kelompok masyarakat berpenghasilan atas dan juga barang mewah. Selain itu, pemerintah bisa meninjau ulang Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) yang masih cukup potensial, mengingat banyak kelompok masyarakat di Indonesia yang memiliki kenderaan bermotor lebih dari satu. Dengan kata lain, pajak progresif yang diterapkan masih belum optimal," kata Wahyu.

Ia menambahkan dengan kenaikan PKB, pemerintah pusat dapat mengurangi dana transfer ke daerah, dan mulai memberikan tanggung jawab kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri.

"Kalau tidak, daerah masih akan terus tergantung dari pusat. Ini yang memberatkan fiskal pemerintah karena dana transfer ke daerah yang terus meningkat," tambahnya.

(Cr20/Tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved