Breaking News:

BERSUA Menteri LHK Siti Nurbaya, Pihak KSPPM Sampaikan agar Izin Konsesi PT TPL Dicabut

Pada dokumen pertama, ada empat tuntutan masyarakat; pertama, semua izin konsesi TPL yang ada di Tano Batak supaya dicabut oleh ibu menteri.

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Randy P.F Hutagaol
Tribun-medan.com/Maurits
Koordinator Studi dan Advokasi KSPPM Rocky Pasaribu saat disambangi pada aksi jalan kaki dari Toba ke Jakarta pada Senin (14/6/2021). KSPPM minta izin konsesi PT TPL segera dicabut Menteri LHK, Siti Nurbaya. (Tribun-medan.com/Maurits) 

Berjumpa Dengan Menteri LHK Siti Nurbaya, Pihak KSPPM Sampaikan Agar Izin Konsesi PT TPL Dicabut

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Pertemuan sejumlah komunitas masyarakat adat di kawasan Danau Toba dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya ternyata membahas terkait izin konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Selain itu, masyarakat adat dan komunitas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) menuntut empat hal.

Satu di antaranya adalah agar Menteri Siti Nurbaya mencabut izin konsesi PT TPL.

"Pertemuan semalam dengan ibu Siti Nurbaya adalah tindak lanjut kedatangan teman-teman bulan April yang lalu diwakili oleh 7 komunitas dari 23 komunitas, sektor pariwisata, PT TPL, dan food estate," ujar Koordinator Studi dan Advokasi KSPPM Rocky Pasaribu saat dikonfirmasi pada Selasa (15/6/2021).

Pencabutan izin konsesi PT TPL lahir dari usulan masyarakat adat dengan tujuan menghindari tragedi 18 Mei 2021 yang menyebabkan bentrok antara masyarakat adat dengan pihak PT TPL.

"Dan di akhir pertemuan, masyarakat adat menuntut supaya semua izin konsesi PT TPL yang ada di wilayah Tano Batak ini segera dicabut boleh ibu menteri. Kalau ini tidak dicabut, konflik-konflik yang tejadi seperti di Natumingka pada 18 Mei kemarin akan terus bergulir," terangnya.

"Jadi, solusi terbaiknya agar ini selesai, konsesi TPL harus dicabut," tegasnya.

Dalam pertemuan yang terjadi pada Minggu (13/6/2021) di Hotel Niagara, Parapat, Simalungun tersebut, pihak AMAN dan KSPPM menyerahkan dua dokumen untuk memperkuat aspirasi mereka dan masyarakat adat.

"Kita menyerahkan ada dua dokumen kepada ibu menteri. Satu, soal ringkasan kasus di 23 komunitas yang didampingi oleh AMAN dan KSPPM. Yang kedua, semua dokumen-dokumen sejarah dulu komunitas ini juga kita serahkan," sambungnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved