Breaking News:

MENYASAR Izin Konsesi PT TPL, Pihak KSPPM Klaim Temukan Ini dalam Investigasi Lapangan

Pihak Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) menemukan sejumlah temuan di lapangan terkait izin konsesi PT TPL.

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Randy P.F Hutagaol
Tribun-medan.com/HO
Tujuh perwakilan Komunitas Masyarakat Adat dari Tano Batak didampingi KSPPM dan AMAN Tano Batak melakukan pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar di Hotel KHAS Parapat, Minggu (13/6/2021). (Tribun-medan.com/HO) 

Terkait Izin Konsesi PT TPL, Pihak KSPPM Temukan Ini Dalam Investigasi Lapangan

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Pihak Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) menemukan sejumlah temuan di lapangan terkait izin konsesi PT TPL.

Temuan tersebut diperoleh saat adanya investigasi di lapangan.

"Kita juga menyampaikan semalam pada saat pertemuan semalam bahwa sedang berlangsung investigasi di lapangan. Ada empat temuan yang diperoleh teman-teman di lapangan, yang pertama bahwa izin konsesi PT TPL masih ada di hutan lindung," ujar Koordinator Studi dan Advokasi KSPPM Rocky Pasaribu saat dikonfirmasi pada Selasa (15/6/2021).

Hal tersebut ia ungkapkan saat terjadinya aksi jalan kaki dari Toba ke Jakarta oleh Togu Simorangkir dengan dua rekannya dengan tuntutan agar PT TPL tutup. Lebih lanjutnya, ia mengatakan bahwa izin konsesi PT TPL ada dalam Hutan Area Penggunaan Lain (APL).

"Yang kedua, bahwa izin konsesi PT TPL juga masih ada di areal APL. Nah dalam perundang-undangan sebenarnya hal itu tidak diperbolehkan," lanjutnya.

Ia menjelaskan bahwa bila temuan itu benar adanya, maka Kementerian Lngkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) akan membuat diskusi lanjutan.

"Nah menteri menyikapi itu sangat serius, akan melakukan diskusi lanjutan terhadap AMAN dan KSPPM dan perwakilan masyarakat adat di Tano Batak," sambungnya.

"Dan bila itu benar itu di lapangan maka ibu menteri akan melakukan pengkajian ulang terhadap izin-izin konsesi PT TPL," tegasnya.

Sebelumnya, ia mengutarakan bahwa masyarakat adat dan komunitas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) menuntut empat hal. Satu diantaranya adalah agar Menteri Siti Nurbaya mencabut izin konsesi PT TPL.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved