Breaking News:

Urgensi Penataan Kontekstual Danau Toba

Danau Toba telah didapuk sebagai satu dari sepuluh destinasi wisata prioritas

Editor: iin sholihin
ISTIMEWA
Dr Jannus TH Siahaan 

Oleh: Dr Jannus TH Siahaan 

SEJAK periode pertama pemerintahan Jokowi, Danau Toba telah didapuk sebagai satu dari sepuluh destinasi wisata prioritas, yang langsung diikuti dengan pembenahan infrastruktur di sekitar dan menuju Danau Toba.

Hanya saja, mewujudkannya tak semudah membalik telapak tangan. Karena, sektor ekonomi di sekitar dan di Danau Toba bukan hanya sektor pariwisata. Selain itu, Danau Toba berada di enam kabupaten yang berbeda, yang membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang intens, untuk melahirkan kesamaan visi dan misi atas masa Depan Danau Toba

Sejatinya ada banyak sektor yang eksis di Danau Toba, dengan berbagai aktor dan kepentingan yang meliputinya. Misalnya keberadaan Keramba Jaring Apung atau (KJA) yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai salah satu penghalang untuk mewujudkan kawasan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata kelas dunia karena dianggap merusak ekosistem danau.

Masalahnya, menghapuskan atau melarang secara total keberadaan KJA sama artinya dengan menutup mata atas dinamika sektor ekonomi peternakan ikan di Danau Toba, yang nyatanya terkait dengan banyak perut masyarakat setempat.

Sangat bisa dipahami bahwa dalam perspektif pariwisata, atraksi utama di Danau Toba adalah danau itu sendiri. Sehingga pembenahan dan penataan kawasan Danau Toba tak terelakkan.

Tapi membenahi dan menata tidak serta merta berarti memberikan prosi sepenuhnya untuk sektor pariwisata dan menghilangkan sektor ekonomi yang sudah eksis yang justru terbukti sangat berkaitan dengan penghidupan masyarakat setempat.

Menata, dalam konteks persoalan KJA di Danau Toba, akan sangat masuk akal jika dimaknai sebagai kebijakan zonasi. Artinya, pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk memahami kondisi lapangan secara komprehensif, lalu menetapkan zona-zona tersendiri yang sesuai dengan kondisi dan potensi di zona tersebut.

Di daerah-daerah yang ternyata tidak berpotensi secara wisata, pemerintah perlu memikirkan sektor yang potensial untuk eksis di sana, agar tidak muncul imbas negatif yang tidak perlu.

Jadi kebijakan pemerintah Sumatera Utara dan pemerintah daerah di sekitar Danau Toba tentang zonasi sudah sangat tepat. KJA yang sebenarnya memiliki efek positif secara ekonomi kepada masyarakat dan kepada pertumbuhan ekonomi regional, perlu disesuaikan lokasinya jika ternyata berada di Kawasan yang potensial secara pariwisata.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved