Hukuman Terdakwa Kasus Korupsi Puskesmas Parlayuan Labuhanbatu Diringankan Pengadilan Tinggi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN -  Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan meringankan hukuman mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puskesmas Perlayuan, Kabupaten Labuhanbatu, Muhammad Haitamy Jasmi, jadi empat tahun penjara.

Padahal sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai Syafril Batubara memvonis oknum ASN yang terjerat korupsi Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2019 ini dengan pidana penjara selama lima tahun.

"Menghukum pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sejumlah Rp 200 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan," vonis hakim ketua Poltak Sitorus sebagaimana dikutip dari situs web Pengadilan Tinggi Medan, Sabtu (19/6/2021).

Vonis ini pun mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 4 Februari 2021.

Vonis di Tingkat Pengadilan Negeri Medan

Sebelumnya, majelis hakim PN Medan, memvonis Haitamy dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 200 juta, subsidar 2 bulan kurungan. 

Hakim menilai, lelaki 43 tahun itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Dana JKN dan BOK tahun 2019 yang diperuntukkan bagi pegawai dan staf puskesmas, sebagaimana diancam Pasal 12 huruf (f) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di rubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. 

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Husairy yang menuntut terdwkwa pudana penjara selama 6 tahun, denda Rp 200 juta, subsidar 2 bulan kurungan.

Sementara itu, dalam dakwaan JPU dijelaskan bahwa perbuatan terdakwa bermula tahun 2019 lalu, di Puskesmas Perlayuan melaksanakan kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  yang sumber dananya berasal dari Dana Kapitasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan periode bulan Desember 2018 sampai Maret 2019 senilai Rp 93.646.000.

Terdakwa sebagai Plt. Kepala Puskesmas Perlayuan bertugas mengawasi administrasi puskesmas dan kegiatan dan program di Puskesmas. 

Adapun jumlah dana JKN untuk Desember 2018 hingga Maret 2019 sudah dirincikan sesuai jumlah masing-masing penerima.

Pada 12 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 di PT. Bank Sumut Cabang Rantauprapat, terdakwa bersama dengan terdakwa Suburiyah Daulay melakukan penarikan Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Perlayuan periode bulan Desember 2018 s/d bulan Maret 2019 senilai Rp 93.646.000.

"Setelah uang diterima,  terdakwa meminta  Suburiyah Daulay pergi ke rumah saksi Apriani Amd. Keb, untuk membuat rekapan jumlah total Dana Kapitasi Jaminan JKN, serta jumlah potongan serta biaya operasional pada selembar kertas," urai JPU.

Selanjutnya terdakwa langsung mengambil uang dari tas ransel miliknya dan meminta kepada saksi Suburiyah Daulay dan saksi Apriani, Amd. Keb agar uang tersebut dibagi berdasarkan hasil catatan rekapan yang telah dibuat tersebut.

Suburiyah Daulay bersama saksi Apriani, Amd. Keb membagi uang tersebut dengan cara menggunakan tempelan kertas berisi catatan nama lalu menghekterkannya di susunan uang yang telah dibagi. Sementara, sisa uang hasil pemotongan Dana Kapitasi JKN tetap dipegang terdakwa.

Selain dana JKN, disebutkan jaksa, pada Tahun Anggaran 2019 Puskesmas Perlayuan juga melaksanakan kegiatan Program Bantuan Operasional Kesehatan yang sumber dananya berasal dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan  (BOK).

"Terdakwa Muhammad Haitamy Jasmi dan terdakwa Hilda Milda melakukan penarikan Dana BOK  pada Puskesmas Perlayuan bulan Januari  s/d Juni 2019 senilai Rp162.650.760  di PT. Bank Sumut Cabang Rantauprapat," kata jaksa.

Setelah proses penarikan Dana BOK, terdakwa membawa uang tersebut ke rumahnya di Jl. Menara Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Kemudian saksi Kiki Amelia berangkat ke rumah terdakwa mengambil uang tersebut.

Selanjutnya terdakwa Hilda Milda melakukan penghitungan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang akan dibayarkan kepada masing-masing pegawai Puskesmas Perlayuan dan terhadap Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang akan dibayarkan kepada masing-masing pegawai Puskesmas. 

Terdakwa Hilda Milda melakukan pemotongan sejumlah 25 persen dari jumlah yang seharusnya, setelah dilakukan penghitungan ia mengambil uang sejumlah Rp 63.812.000 dari dalam tas ransel tersebut. 

Kemudian ia membagi uang tersebut ke dalam 44 bagian. Sedangkan, sisanya  sejumlah Rp 98.838.760 dikembalikan ke terdakwa Muhammad Haitamy Jasmi.

Tujuan dilakukannya pemotongan  sebagai imbalan atas jasa pencairan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah masing-masing pegawai Puskesmas Perlayuan yang bersumber dari dana BOK yang diberikan kepada terdakwa dan  Hilda Milda selaku Pengelola BOK.

Namun, atas laporan dari masyarakat, pada Agustus 2019 para terdakwa diciduk oleh Polres Labuhanbatu yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dari penangkapan ditemukan uang Rp 188.315.000. (cr21/tribun-medan.com)