Breaking News:

News Video

Wali Kota Bobby Nasution: Utang Pemprovsu Rp 433,86 Miliar Memang Sudah Dibayar

Utang Dana bagi hasil (DBH) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut (Pemprovsu) tahun 2020 ternyata memang sudah dibayarkan.

Penulis: Rechtin Hani Ritonga | Editor: Bobby Silalahi

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Utang Dana bagi hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Sumaterea Utara (Pemprovsu) tahun 2020 ternyata memang sudah dibayarkan.

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengaku, memang Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 433,86 miliar tersebut terlambat dibayarkan oleh Pemprovsu.

"Di sini saya terangkan, dana itu memang sudah dibayar. Tetapi itu DBH tahun 2020, baru dibayarkan pada Mei 2021, ada keterlambatan membayar," ujar Bobby di Balai Kota Medan, Rabu (23/6/2021).

Namun, Bobby mengatakan utang Pemprovsu ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan belum sepenuhnya selesai. Adapun yang dibayarkan Pemprov Sumut adalah utang tahun 2020.

Sedangkan utang DBH 2021 atau tahun berjalan belum dibayarkan sampai hari ini. Padahal Pemprov Sumut sudah mengutip pajak dari masyarakat di tahun ini (Januari-Mei). Namun, DBH yang menjadi hak kabupaten/kota masih ditunda pembayarannya.

Adapun DBH yang diterima kabupaten/kota bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) yang dipungut Pemprov Sumut dari masyarakat.

"Tapi yang tahun 2021 bulan berjalan belum dibayar. Seharusnya kan DBH itu dibayar bulan berjalan," ujarnya.

Dikatakannya, temuan utang sebesar Rp 433 miliar itu berdasarkan temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Tertundanya pembayaran utang DBH Pemprov Sumut, kata Bobby sudah disampaikannya kepada anggota DPRD Sumut yang berasal dari daerah pemilihan Kota Medan saat bertemu beberapa waktu lalu.

"Kemarin DPRD Sumut berkunjung ke kantor kota, kita diskusi. Kami sampaikan bagaimana program tercapai dengan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Salah satunya dengan DBH dari Pemprov Sumut. Kami sampaikan kita minta bayar DBH sesuai bulan berjalan. Ini angkanya Rp 433 miliar sesuai temuan BPK karena harusnya 2020 dibayarkan di bulan berjalan," paparnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sumatera Utara, Ismael Parenus Sinaga, membantah Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution, yang menyebut Pemprov Sumut memiliki utang Dana Bagi Hasil (DBH) pajak ke Pemko Medan.

Ismael menegaskan tidak ada utang DBH Pemprov Sumut ke Pemko Medan. "Tidak ada utang dana bagi hasil Pemprov Sumut ke Kota Medan," ujar Ismael Parenus Sinaga, menjawab konfirmasi wartawan, Selasa (22/06/2021).

(cr14/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved