Breaking News:

Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta Pemerintah Tunda Belajar Tatap Muka

Kasus positif Covid-19 terus bertambah saat ini, menurut Ketua MPR, bukan waktu yang tepat menerapkan pembelajaran tatap muka

Editor: Perdata O Ginting S
Dok. Humas Pemko Medan
Wali Kota Medan Bobby Nasution ketika meninjau simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) di SMP Negeri 1 Medan, Jalan Bunga Asoka, Senin (21/6). 

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Situasi Covid-19 di Indonesia sangat mengkhawatirkan, sehingga sejumlah pihak meminta pemerintah untuk menunda pembelajaran tatap muka (PTM) di seluruh zona, kecuali di zona hijau.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai kondisi pandemi saat ini tidak aman untuk pembelajaran tatap muka.

"Kami meminta pemerintah segera memutuskan untuk menunda secara resmi pembukaan sekolah tahun ajaran baru 2021/2022 dengan sistem pembelajaran tatap muka atau PTM," ujar Bamsoet, Rabu (23/6).

Baca juga: Kepsek MTs Negeri Binjai Anggar Anggota Poldasu Kasus Siswa Siluman, Kabid Humas: Jangan Bawa-bawa

Baca juga: NGERI, Preman Peras Penumpang Angkot Tusuk Kaki Pakai Paku di Kampung Lalang

"Tidak hanya di zona merah saja, namun di seluruh zona, selain zona hijau. Mengingat kurva Covid-19 secara nasional saat ini tengah mengalami kenaikan dan angka positivity rate yang telah mencapai 50 persen," tambahnya.

Bamsoet juga meminta Pemerintah Pusat, dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk menghentikan uji coba PTM, yang saat ini dilakukan pada sekolah-sekolah di sejumlah daerah.

Terutama bagi daerah yang rata-rata kasus positif hariannya di atas lima persen.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Orang Tua Siswa Sambut Baik dan Dukung Bobby Nasution Gelar Simulasi Pembelajaran Tatap Muka

Tinjau Simulasi, Bobby Nasution Optimis Pembelajaran Tatap Muka Dapat Digelar Juli 2021

Sebab, lanjut Bamsoet, kondisi Covid-19 yang saat ini terus melonjak berisiko tinggi menyebabkan klaster penularan Covid-19 di sekolah.

"Pemerintah juga perlu merinci dan mendata sekolah-sekolah beserta zona risiko Covid-19, sehingga kebijakan tatap muka di sekolah maupun pembelajaran daring tidak diseragamkan," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut mencontohkan daerah yang rata-rata kasus positif di bawah lima persen agar dipertimbangkan pemberlakuan PTM dengan protokol kesehatan yang ketat.

Sedangkan di daerah-daerah yang sulit sinyal dan kasus Covid-19 rendah, agar dapat dipertimbangkan dilakukannya PTM secara terbatas.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved