Breaking News:

Kritik Terhadap Jawaban LPJP Gubernur, Delapan Penggunaan Anggaran Belum Dipertanggungjawabkan

Pengangkatan atau penunjukkan pejabat pemerintah dengan status Plt dinilai adanya dugaan unsur nepotisme dan diemban begitu lama.

Penulis: Mustaqim Indra Jaya | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Tribun-medan.com/Mustaqim
SUASANA rapat paripurna DPRD Sumut dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda tentang LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2020, pada Kamis (24/6/2021). (Tribun-medan.com/Mustaqim) 

TRIBUN - MEDAN.com, MEDAN - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut menyampaikan kritik terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 yang disampaikan Gubernur Sumut.

Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna, Kamis (24/6) dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda tentang LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2020.

"Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut pada tanggal 17 Juni 2021 lalu, dalam pemandangan umumnya menyampaikan bahwa kinerja keuangan Pemprov Sumut tahun anggaran 2020 masih sangat mengecewakan," ujar Juru Bicara F-PDIP DPRD Sumut, Arta Berliana Samosir.

Adapun yang menjadi sorotan F-PDIP DPRD Sumut yakni ditemukannya delapan penggunaan anggaran yang belum bisa dipertanggungjawabkan oleh Gubernur Sumut. Lalu target dana bagi hasil pajak hanya mencapai 81,28 persen pada APBD TA 2020. Kemudian capaian pendapatan daerah yang sah, sangat rendah yakni hanya 65,23 persen.

Pengangkatan atau penunjukkan pejabat pemerintah dengan status Plt dinilai adanya dugaan unsur nepotisme dan diemban begitu lama. Sehingga menimbulkan sistem kerja yang tidak sehat di lingkungan Pemprov Sumut. "Atas keempat hal tersebut, saudara gubernur telah memberikan jawaban yang menurut pendapat kami, sebuah jawaban yang normatif dan cenderung apologatif," ucapnya.

Baca juga: Dicopot dari Jabatan Wakil Ketua DPRD Sumut, Yasir Ridho Ucap Innalillahi Wainnailaihi Rojiun

Jawaban dalam bentuk normatif dinilai oleh F-PDIP DPRD Sumut sering diucapkan Gubernur Sumut, namun implementasi kalimat yang disampaikan tersebut tidak diikuti dengan sistem kerja yang baik dan sungguh-sungguh. Sedangkan jawaban dalam bentuk apologatif yakni terkait delapan temuan BPK RI yang belum bisa dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai ketentuan.

"Persoalan lebih lanjutnya adalah mengapa penggunaan anggaran sebesar itu luput dari pengawasan saudara gubernur. Dan bagaimana anggaran sebesar Rp 70,036 miliar yang tersebar dalam delapan kegiatan yang terkait dengan penanganan pandemi covid-19 benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan," sebutnya.

Tetap Menerima
TERKAIT capaian target dana bagi hasil yang hanya mencapai 81,28 persen, Gubernur Sumut menyebutkan capaian itu mengalami kenaikan dibandingkan tahun anggaran 2019. Jawaban serupa juga disampaikan terkait capaian lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2020 dengan realisasi hanya 65,23 persen.

F-PDIP menilai jawaban tersebut tidak menyambung, karena target pencapaian dan realisasi tiap tahun anggaran pasti berbeda. "Jaka sembung bawa golok, jawaban gubernur tak nyambung dan telah diobok-obok," ujarnya.
Namun, pada akhirnya F-PDIP DPRD Sumut tetap menerima LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2020 dengan pertimbangan pembangunan dan rakyat.

"Demi kepentingan kelanjutan pembangunan nasional dan kepentingan rakyat Sumut, kami menerima LPJP APBD Provsu tahun anggaran 2020," pungkasnya. (ind/Tribun Medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved