Breaking News:

Hari Anti Penyiksaan 2021, KontraS Sumut Catat 8 Kasus Sepanjang Tahun 2021

Jika memperhatikan luas wilayah dan eskalasi kasus di Sumut, kasus penyiksaan yang riill tejadi diprediksi jauh lebih tinggi.

TRIBUN MEDAN/MUHAMMADA FADLI TARADIFA
Kampanye KontraS Sumut memperingati Hari Anti Penyiksaan di kawasan Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (26/6/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumatera Utara (Sumut) turun ke jalan memperingati Hari Anti Penyiksaan, Kamis (26/6/2021)

Koordinator KontraS Sumut, Muhammad Amin Multazam Lubis mengatakan, pihaknya mendorong penegakan hukum berasaskan hak asasi manusia (HAM).

"Karena KontraS Sumut menilai sampai hari ini jumlah kasus penyiksaan di Sumatera Utara masih cukup tinggi. Data Kontras Sumut sendiri telah mencatat sepanjang 2021 ada delapan kasus penyiksaan yang terjadi," ujarnya, Sabtu (26/6/2021).

Masih dikatakan Amin, data tersebut merupakan kasus yang dilaporkan dan dimonitor KontraS Sumut tahun ini. 

"Namun jika memperhatikan luas wilayah dan eskalasi kasus di Sumut, kasus penyiksaan yang riill tejadi diprediksi jauh lebih tinggi. Kampanye dalam bentuk teatrikal ini, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penyiksaan adalah satu bentuk kejahatan dalam perspektif HAM tidak boleh dikurangi dalam kondisi apa pun," katanya.

"Mirisnya, dalam prakteknya di tengah kehidupan kita sebagai negara yang merdeka dan telah menjunjung tinggi penegakan hukum dan HAM, praktek penyiksaan dalam penegakan hukum masih terjadi," sambung Amin.

Dari delapan kasus penyiksaan yang dicatat KontraS, yang cukup menonjol yakni kasus pembunuhan jurnalis media online Mara Salem Harahap atau Marsal menjadi adalah salah satunya.

Baca juga: Sujito Tersangka Pembunuh Wartawan Pernah Ucap Ingin Bangun Patung Raja Siantar Setinggi 25 Meter

"Menurut saya, dalam kasus tersebut melibatkan aparat keamanan yang pada prakteknya berbeda dengan penganiayaan biasa," bebernya. 

Masih dikatakan Amin, dalam perspektif penyiksaan, salah satunya adanya keterlibatan aparat keamanan dan dilatarbelakangi oleh motif baik itu untuk mengejar pengakuan atau untuk tujuan menghukum.

"Dalam perspektif Kontras dalam kasus tersebut melibatkan aparat keamanan dan ada motif. Makanya kita mencatat kasus tersebut salah satu praktek penyiksaan yang ada," ungkap Amin.

Dalam catatan di kasus lain, sambung Amin, yakni laporan dugaan penyiksaan didalam penjara. 

Baca juga: Nasib Kapolsek Sunggal dan Anak Buah setelah 2 Tahanan Meninggal, Diperiksa Propam Polda Sumut

"Misalnya, kasus kematian tahanan di Polsek Sunggal. Lalu, beberapa kasus serupa masih sangat sering terjadi di Sumatera Utara. Oleh sebab itu, dalam momentum hari anti penyiksaan hari ini, Kontras Sumut mendorong dan mendesak penegak hukum dalam hal ini kepolisian yang sering berhadap-hadapan dalam penegakan hukum, untuk lebih implementatif dalam menjalankan aturan internal mereka," sebut Amin.

Kepolisian punya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 tahun 2009 tentang standar implementasi HAM. 

"Tapi selama ini pelaksanaannya dinilai masih jauh dari harapan. Itu yang selalu kita dorong bahwa setiap penggunaan kekuatan harus dilakukan dengan prinsip nesisitas dan proporsional," katanya. 

Lanjutnya, setiap penggunaan kekuatan itu kepolisian harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Sehingga penggunaan kekuatan tidak menjadi berlebih dan menimbulkan persoalan lain seperti salah tangkap, rekaya kasus dan lainnya," pungkas Amin. (mft/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved