Breaking News:

Soal Nasib Wali Kota Pematangsiantar, DPRD Butuh Konsultasi ke Kemendagri

agenda konsultasi harus dilakukan ke Kementerian Dalam Negeri termasuk memastikan kepastian hukum pemberhentian Wali Kota Pematangsiantar.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
HO / TRIBUN MEDAN
WALI Kota Pematangsiantar, Hefriansyah. 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Timbul M Lingga mengatakan, pihaknya perlu melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait pemberhentian Hefriansyah selaku Wali Kota Pematangsiantar.

Menurutnya, agenda konsultasi harus dilakukan ke Kementerian Dalam Negeri termasuk memastikan kepastian hukum pemberhentian Wali Kota Pematangsiantar.

"Kita ingin meminta penjelasan soal kepastian hukum sebagai dasar pemberhentian saudara wali kota," ucap Ketua DPC PDI Perjuangan Siantar ini, Senin (28/6/2021).

Timbul menyampaikan pihaknya yakni para pimpinan DPRD Kota Pematangsiantar sudah berencana untuk langsung konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu dekat.

"Kita agendakan minggu depan," tutupnya.

Sebelumnya, surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri nomor 131.12/3649/OTDA tanggal 4 Juni 2021 telah memuat penjelasan terkait pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara.

Berkaitan dengan hal itu, beredar surat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menyurati ketua DPRD Siantar pada 11 Juni 2021 perihal penyampaian Surat Mendagri tentang penjelasan pemberhentian Walikota Pematangsiantar.

Baca juga: Kemendagri Minta Hefriansyah Noor Segera Diberhentikan Lewat Sidang Paripurna DPRD Siantar

Dalam surat yang ditandatangani oleh Plh Sekda Provinsi Sumatera Utar,  Afifi Lubis SH menyampaikan agar Ketua DPRD Siantar menindak lanjuti surat Dirjen Otda tertanggal 4 Juni 2021 point D yakni segera mengusulkan pemberhentian Hefriansyah selaku Wali Kota Pematangsiantar.

Dipaparkan dalam surat tersebut bahwa untuk informasi lebih lanjut terkait Surat Menteri Dalam Negeri dapat dikoordinasikan langsung kepada Kementerian Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Segera Lantik Susanti Dewayani

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved