Breaking News:

Pemberhentian Wali Kota Pematangsiantar, Pemprov Sumut Tunggu Hasil Paripurna DPRD Siantar

Pelantikan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Siantar hasil Pilkada 2020 bisa dilaksanakan apabila DPRD Siantar sudah menggelar rapat paripurna.

Penulis: Mustaqim Indra Jaya | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
HO / TRIBUN MEDAN
WALI Kota Pematangsiantar, Hefriansyah. 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara masih tetap menunggu hasil Rapat Paripurna DPRD Pematangsiantar terkait pemberhentian secara hormat Hefriansyah Noor sebagai Wali Kota Pematangsiantar.

Sebelumnya, surat perintah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar DPRD Siantar menggelar rapat paripurna tersebut telah disampaikan Pemprov Sumut ke Sekretariat DPRD Siantar.

"Oh, itu kan sudah diperintahkan DPRD-nya supaya melaksanakan paripurna pemberhentian wali kota. Karena kalau tidak ada surat hasil paripurna itu, apa dasar kita meneruskan ke kementerian," ungkap Kepala Bagian (Kabag) Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sumut, Ahmad Rasyid Ritonga, Selasa (29/6/2021).

Menurut Rasyid, pelantikan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Siantar hasil Pilkada 2020 bisa dilaksanakan apabila DPRD Siantar sudah menggelar rapat paripurna tersebut."Kan harus ada paripurna pengangkatan Wali Kota yang baru dan paripurna pemberhentian Wali Kota yang lama. Nantinya hasil paripurna diteruskan ke Gubernur dan Kemendagri," ucapnya.

Ditanya kendala yang dihadapi DPRD Siantar, sehingga belum juga menggelar rapat paripurna tersebut, padahal telah diberitahukan sejak beberapa pekan lalu, Rasyid mengaku tak mengetahui secara pasti penyebabnya.

"Kami nggak tahu apa polemik di Siantar seperti apa. Biarkan mereka berproses di sana. Dasar surat menteri itulah, DPRD supaya melaksanakan paripurna. Kita menunggu saja. Harapannya, ya segera. Biar cepat selesai," jelas Rasyid.

Baca juga: Kemendagri Minta Hefriansyah Noor Segera Diberhentikan Lewat Sidang Paripurna DPRD Siantar

Sebelumnya, Kemendagri sudah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada DPRD Pematangsiantar untuk segera menggelar Rapat Paripurna pemberhentian Hefriansyah Noor sebagai Wali Kota Pematangsiantar.  Terlebih Mendagri juga sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) pengangkatan pasangan Asner Silalahi (alm) dan Susanti Dewayani sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar periode 2021-2024.

"Siantar juga sudah ada di surat Kemendagri, perintahnya agar DPRD Siantar melakukan paripurna pemberhentian. Karena SK pengangkatannya sudah dikeluarkan Mendagri," ungkap Rasyid, Sabtu (12/6/2021) lalu.

Seyogianya masa jabatan Hefriansyah sebagai orang nomor satu di Kota Pematangsiantar, memang baru akan berakhir pada Februari 2022 mendatang.  Namun, lantaran ada keputusan dari Kemendagri, maka pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dipercepat pada Juni atau Juli tahun ini.

Rasyid mengungkapkan, di Indonesia selain Pematangsiantar, ada dua kabupaten di dua provinsi lain yang mengalami hal sama, yakni masing-masing satu di Sulawesi Tenggara dan satu lainnya di Papua.

Meski dilakukan percepatan pelantikan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil Pilkada Pematangsiantar 2020, Hefriansyah dipastikan akan tetap mendapat kompensasi sesuai sisa periodesasi masa jabatannya. (ind/Tribun-Medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved