Breaking News:

Pemko Diminta Lakukan Pengundian, Ada Pedagang Kuasai Kios Pasar Kain Tebingtinggi Tanpa Izin

Para calon pedagang menilai, harusnya Pemerintah Kota Tebingtinggi tidak membeda-bedakan para pedagang.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
PASAR KAIN – Suasana gedung Pasar Kain Tebingtinggi, Selasa (29/6). Pemko Tebingtinggi diminta menertibkan pedagang lama yang tidak memiliki Kartu Izin Pedagang (KIP) di pasar tersebut. 

TRIBUN-MEDAN.com, TEBINGTINGGI - Sejumlah calon pedagang yang ingin menghuni Pasar Kain MT Haryono Tebingtinggi mengaku resah. Alasannya, Pemko Tebingtinggi tidak menertibkan pedagang lama yang tidak memiliki Kartu Izin Pedagang (KIP) di pasar yang selesai dibangun tahun 2018 itu.

Para calon pedagang menilai, harusnya pemerintah tidak membeda-bedakan para pedagang. Apalagi membiarkan pengguna kios yang tak punya kartu KIP di Pasar Kain.

"Ada pedagang yang sekarang ini tidak menempati nomor kios yang diperolehnya saat undian. Dia menyerobot kios yang lain. Harusnya ditertibkan, dikosongkan, dan sama-sama mengikuti undian," kata Doli, pria yang ingin berdagang di Pasar Kain.

Doli mengatakan, setidaknya ada dua pedagang di Pasar Kain yang tak memiliki kartu KIP tapi masih menjalankan aktivitas jual beli. Padahal kios yang dikuasainya sudah pernah disegel oleh UPTD Pasar Kain, Dinas Perdagangan Kota Tebingtinggi.

"Yang kami lihat di lapangan begitu memang. Sudah disegel, dikasih peringatan, tetap jualan juga," kata Doli, Selasa (29/6/2021).

Disinggung mengenai adanya pemilik kios yang membandel di-backup oleh oknum-oknum pejabat tertentu, Doli tak bisa menjawabnya dan tak pula menampik kemungkinan tersebut. "Kami nggak tahu kalau misalkan ada backing-backingan. Yang orang-orang ataslah yang tahu itu," kata Doli.

Baca juga: Pemko Medan Komit Carikan Solusi Terbaik Atasi Masalah Pedagang

Senada dengan Doli, Yunus Silaen juga berharap pemerintah bisa adil terhadap para pedagang yang sudah memenuhi persyaratan. Jangan sampai ada warga negara yang diistimewakan. "Kita pengin adil. Dikosongkan dan kemudian sama-sama ikut cabut nomor," katanya.

Sementara itu, Kepala UPTD Pasar Kain, Erwin Sitorus yang dihubungi melalui telepon, Selasa (29/6) sore membenarkan keluhan pedagang. Ia mengaku ada pedagang yang tidak mematuhi pencabutan nomor kios di tahap pertama. Padahal proses pengambilan nomor undian dilakukan sesuai Peraturan Wali Kota.

"Pengambilan nomor undian Maret 2018 di gedung Sawiyah. Ada 169 kios diundi. Tapi ada dua pedagang kios menguasai kios tidak berdasarkan undian. Sudah berulangkali diperingatkan melalui lisan bahkan tertulis tapi tetap saja tidak diindahkan," kata Erwin.

Adapun sesuai rencana, Pemko Tebingtinggi berencana mengundi 80 kios pada tahap kedua. Namun rencana ini belum bisa direalisasikan mengingat ada dua pengguna kios yang membandel dan menolak untuk mengosongkan kios yang dikuasainya. "Upaya untuk pencabutan tahap kedua tidak dapat dilaksanakan. Karena pedagang menghendaki kios yang dimaksud ikut dalam tahap dua," katanya.

Erwin meminta kesadaran dari para pihak untuk sama-sama adil memenuhi kewajiban dan administrasi dalam berdagang di lokasi yang disediakan oleh pemerintah.(alj/Tribun-Medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved