Breaking News:

Lebih Pilih KPR Dibanding Kontrak Ruko, UMKM Sumut Minta Syarat KPR Diringankan

Ujiana menjelaskan jika pengajuan KPR oleh pelaku UMKM dan sektor informal sering kali ditolak oleh pihak perbankan.

Penulis: Kartika Sari | Editor: Ayu Prasandi
HO
Pelaku UMKM Kuliner saat menjelaskan mengenai ciri khas makanan kepada Wali kota Bobby Nasution di Kesawan City Walk, Minggu (28/3/2021).   

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Sumatra Utara memilih menjalankan usahanya dari rumah.

Terkait hal ini, Ketua Asosiasi UMKM Sumut Ujiana Sianturi mengungkapkan bahwa saat ini mayoritas pelaku UMKM di Sumut sedang menantikan kredit pemilikan rumah (KPR) DP 0 persen untuk dijadikan rumah tinggal sekaligus lapak usaha.

Baca juga: Presiden Jokowi Target 1 Juta Vaksin per Hari, dan Meningkat di Agustus Jadi 2 Juta

“Saat ini UMKM sangat sensitif mencari di manakah saya tempat bisa jualan. Misalnya, di Kota Medan ada Kesawan Square, dibuka lapak untuk pedagang usaha kecil. Tapi tutup karena pandemi COVID-19," ungkap Ujiana, Rabu (30/6/2021). 

Ujiana menjelaskan jika pengajuan KPR oleh pelaku UMKM dan sektor informal sering kali ditolak oleh pihak perbankan.

Salah satu alasan utama karena penghasilan yang tidak sebanding dengan pengeluaran, dilihat dari mutasi rekening enam bulan terakhir. 

Adapun dari 2,2 juta pelaku UMKM yang didata oleh Asosiasi UMKM Sumut, sekitar 500 pelaku usaha pernah mengadu mengalami penolakan ajuan KPR

“Sebenarnya lebih banyak lagi penolakan ajuan KPR yang kita tidak tahu. Tolonglah kepada perbankan pelaku UMKM jangan dilihat hanya dari neraca rekening per enam bulan,” ujar Ujiana. 

Selain itu, pihaknya telah menyampaikan surat ke Gubernur Sumatra Utara berupa permintaan penyelenggaraan program satu juta rumah DP 0 persen untuk pelaku UMKM. 

Baca juga: Pemanggilan Profesor Henuk Jadi Tersangka ITE Tinggal Menunggu Jadwal

“Di masa pandemi ini tolong UMKM benar benar dibantu karena terbukti juga umkm yang menopang perekonomian,” kata Ujiana. 

Diketahui, Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM di Indonesia sebanyak 64,2 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1 persen, dan sisanya yaitu 38,9 persen disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01 persen dari jumlah pelaku usaha.

(cr13/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved