Breaking News:

DKPP RI Sebut Bawaslu Pematangsiantar Langgar Etika Karena Pesta di Tengah Pandemi Covid-19

Teguh Prasetyo dalam pertimbangannya mengatakan Bawaslu Pematangsiantar yang menggelar malam keakraban dan perpisahan di Hotel Niagara Parapat.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Ayu Prasandi
HO
Melalui siaran langsung, Anggota Majelis DKPP RI Teguh Prasetyo menyampaikan vonis pelanggaran etika yang dilakukan Bawaslu Pematangsiantar, Rabu (30/6/2021) siang 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang putusan perkara pelanggaran kode etik melalui live streaming Youtube DKPP RI, Rabu (30/6/2021). Salah satu yang sidang yang digelar adalah putusan pelanggaran kode etik yang dilakukan Bawaslu Pematangsiantar.

Bawaslu Pematangsiantar disidang dengan perkara nomor : 117-PKE-DKPP/III/2021, oleh majelis DKPP yang diketuai Prof Muhammad dan tiga anggota majelis lainnya; Didik Suprianto, Teguh Prasetyo dan Ida Budhiati.

Teguh Prasetyo dalam pertimbangannya mengatakan Bawaslu Pematangsiantar yang menggelar malam keakraban dan perpisahan di Hotel Niagara Parapat tidak sepatutnya dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19.

"DKPP menyatakan tidak sepatutnya dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19. Tindakan para teradu tidak dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu," kata anggota DKPP RI, Teguh Prasetyo. 

Teguh menegaskan, meskipun minum minuman bir sebagai alasan bagian penghormatan dalam budaya Batak, kegiatan malam keakraban dan perpisahan itu tetap tak dibenarkan.

Baca juga: Takut Bantuan PKH di Cabut, Warga Serbu Vaksinasi Massal di Pesisir Pantai

Sebagai penyelenggara negara, Bawaslu Kota Siantar, kata dia seharusnya menjadi teladan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.  

"Berdasarkan persidangan atas fakta, keterangan pengadu, teradu, saksi, dan dokumen 

Dalam sidang ini, Teradu 1 yang dimaksud yaitu anggota Bawaslu Provinsi Sumut Suhadi Situmorang, teradu 2 Ketua Bawaslu Siantar Nanang Wahyudi Harahap dan teradu 3, anggota Bawaslu Siantar Muhammad Syafi'i Siregar. Ketiganya dinilai bersalah melanggar peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 sesuai Pasal 6 ayat 3, Pasal 12 huruf a dan Pasal 15 huruf A tentang etika penyelenggaraan pemilu.

"Teradu 1, teradu 2 dan teradu 3 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu," lanjutnya. 

Diketahui, perkara ini beranjak ke DKPP RI bermula dari laporan Dedi Wibowo Damanik dan Nico Nathanael Sinaga.

Baca juga: Tampung Aspirasi Masyarakat, Fraksi PKS DPRD Sumut Launching Program Hari Aspirasi

Keduanya menduga bahwa Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Paswascam se-Kota Siantar bersama Bawaslu Siantar dan dihadiri anggota Bawaslu Provinsi Sumut Suhadi Situmorang di Niagara Hotel, Parapat, pascapilkada 2020 melanggar protokol kesehatan saat pandemi Covid-19.

Adapun video mempertontonkan kegiatan pesta Bawaslu Pematangsiantar di Hotel Niagara Parapat sempat viral di media sosial.

(alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved