Breaking News:

Tak Kunjung Gelar Paripurna Pemberhentian Wali Kota, Pemprov Sumut Kembali Surati DPRD Siantar

Meski telah sesuai perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), hingga kini pelaksanaan rapat paripurna tersebut belum juga dilakukan.

Penulis: Mustaqim Indra Jaya | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
HO / TRIBUN MEDAN
WALI KOTA Pematangsiantar, Hefriansyah. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara akan kembali mengingatkan DPRD Pematangsiantar untuk segera menggelar rapat paripurna pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor-Togar Sitorus.

Sebab, meski telah sesuai perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), hingga kini pelaksanaan rapat paripurna tersebut belum juga dilakukan.

Terlebih Mendagri juga disebut sudah menerbitkan SK pengangkatan Susanti Dewayani sebagai Wakil Wali Kota Siantar, pascameninggalnya Wali Kota Siantar Terpilih, Asner Silalahi.

"Kita akan surati lagi DPRD Siantar apa kendalanya. Nanti kita susul kembali suratnya kenapa belum melaksanakan perintah menteri itu," kata Kepala Bagian (Kabag) Otonomi Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sumut, Ahmad Rasyid Ritonga, Rabu (30/6/2021).

Adapun perintah menggelar rapat paripurna tersebut melalui surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik, Nomor 131.12/3649/Otda tanggal 4 Juni 2021 kepada Gubernur Sumatera Utara yang ditembuskan ke DPRD Siantar bersama surat pengantar dari Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Dalam surat pengantar itu, dijelaskan bahwa pelantikan Susanti bisa dilakukan setelah ada pengesahan pengangkatan Susanti berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.21-354 tahun 2021 tanggal 23 Februari tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota di Sumut telah menetapkan Susanti Dewayani Sp.A sebagai Wakil Wali Kota Pematangsiantar terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2020.

Baca juga: Kemendagri Minta Hefriansyah Noor Segera Diberhentikan Lewat Sidang Paripurna DPRD Siantar

"Kita nggak tahu apa keinginan mereka (DPRD Siantar). Itu kan sudah tugas mereka dan pengantar gubernur itu memerintahkan untuk paripurna pemberhentian," ujarnya.

Rasyid pun menyampaikan, meski sebelumnya telah disurati, hingga kini belum pernah ada jawaban atau tindaklanjut dari DPRD Siantar mengenai perintah Mendagri tersebut.

"Meskinya, kalau ada yang kurang jelas, DPRD bisa berkoordinasi dengan Pemprov," sebutnya.

Seharusnya Bergerak Cepat

PENGAMAT Politik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Faisal Riza mengatakan, seharusnya DPRD Siantar bergerak cepat memproses pemberhentian Wali Kota Hefriansyah, sesuai perintah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

"Pertama, DPRD mesti segera paripurna dengan pertimbangan kebutuhan kepemimpinan kota, rakyat butuh keputusan-keputusan strategis Wali Kota di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Apalagi ada aturan Kemendagri untuk pemberhentian itu," kata Faisal Riza, Rabu (30/6).

Menurutnya para elit partai politik pendukung Asner-Susanti, dapat mempercepat tahapan ini sehingga polemik penafsiran atas perintah Kemendagri tidak sampai berlarut.  "Mungkin di level partai pendukung masih perlu perbincangan. Tapi jangan juga berlarut," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan akademisi FISIP USU, Agus Suriadi. Agus menilai seharusnya DPRD Siantar sebagai wakil rakyat, sepatutnya lebih mengedepankan keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut. "Menurut pandangan saya, pasti ada persoalan internal di DPRD sendiri berkaitan hal tersebut. Namun, pada prinsipnya terlepas apapun persoalan yang terjadi di ruang politik DPRD Siantar, para anggota dewan harus lebih memikirkan kelangsungan roda pemerintahan dan pembangunan di Siantar," katanya.

Ditanya penyebab keterlambatan menggelar paripurna tersebut kemungkinan disebabkan adanya keinginan alat tukar dalam politik terhadap kepala daerah terpilih. Dan hal itu bisa menjadi asumsi bagi publik.(ind/Tribun-Medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved