Breaking News:

BKD Kota Binjai Belum Tahu Pegawai Dinas Kesehatan Tersandung Kasus Penipuan dan Penggelapan

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai belum tahu, adanya pegawai Dinas Kesehatan tersandung kasus penipuan.

Penulis: Satia | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/ SATIA
Plt Kepala BKD, Rahmad Fauzi Salim, di kantornya, Jalan Monginsidi, Jumat (2/7/2021). 

TRIBUN MEDAN.COM, BINJAI- Ratna Milda Nasuiton seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas Pembantu, Kota Binjai, menipu tiga orang agar bisa masuk menjadi PNS, dengan modus dekat sama mantan Wali Kota Idaham. 

Tak tanggung-tanggung, ratusan juta diraupnya dari masing-masing korban tersebut. 

Kini, Ratna Milda Nasution, sudah menjalani sidang pembacaan dakwaan, di Pengadilan Negeri Binjai

Menanggapi hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai belum tahu, adanya pegawai Dinas Kesehatan tersandung kasus penipuan. 

Baca juga: Sosok Petra Immanuel Ginting, Store Manager Suzuya Home Grosir, Masa Kecil Harus Jualan Es Lilin 

Saat ini, BKD masih menunggu laporan dari Dinas Kesehatan, guna memproses pemberian sanksi kepada Ratna Milda Nasution. 

"Menunggu laporan dari dinas kesehatan. Dan nantinya bagaimana akan dilakukan pemberian sanksi, kita akan cek apa kesalahannya," ucap Plt Kepala BKD, Rahmad Fauzi Salim, di kantornya, Jalan Monginsidi, Jumat (2/7/2021). 

Ia mengatakan, dalam kasus seperti penipuan dan penggelapan ini, biasanya pegawai akan dikenakan sanksi tegas, yaitu Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH). 

Akan tetapi, pihaknya akan lebih dulu melakukan pengecekan sejauh mana pelanggaran yang telah dilakukan, apakah menciderai Pemkot atau tidak. 

"Kalau sudah penipuan itu biasanya dikenakan sanksi tegas, yakni pemecatan dengan tidak hormat," jelasnya.

Nantinya, sanksi akan diberikan apabila yang bersangkutan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dari pengadilan. 

Baca juga: SOSOK Terduga Teroris Abu Raffa Kabur dari Mapolda Babel, ternyata Perakit Senjata ke Poso

Saat ini, pihaknya akan menunggu semua proses hukum yang tengah berlangsung. 

Untuk itu, ke depan ia berharap masyarakat Kota Binjai agar dapat lebih waspada lagi, tidak ada satupun orang yang bisa memasukan menjadi PNS, selain mengikuti ujian. 

"Pemberian sanksi ini, pastinya menunggu surat keputusan inkrah," ungkapnya. 

(wen/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved