Breaking News:

BPJS Ketenagakerjaan Minta Perusahaan BUMN Daftarkan Semua Pekerja Termasuk yang Kontrak

BPJS Ketenagakerjaan minta perusahaan BUMN daftarkan semua pekerja sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2021 

Penulis: Yufis Nianis Nduru | Editor: Array A Argus
Dok. BPJS
Pelanggan BPJS Ketenagakerjaan 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN-BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut minta semua perusahaan BUMN mendaftarkan semua pekerjanya, termasuk yang kontrak sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hal itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021.

"Kami akan terus melakukan sosialisasi kepada seluruh perusahaan BUMN yang ada di Wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut untuk mendaftarkan semua pekerjanya baik itu karyawan tetap maupun kontrak," kata Deputi Direktur wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Panji Wibisana, Sabtu (3/7/2021).

Baca juga: Ahli Waris Dirut Bank Sumut Terima Santunan Rp 7,1 Milyar dari BPJS Ketenagakerjaan

Ia menjelaskan, bahkan menteri BUMN Erick Thohir langsung menyerukan seluruh jajarannya melalui Surat Edaran yang ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2021 yang lalu untuk mengikuti Inpres tersebut.

Panji menjelaskan, melalui surat itu Erick Thohir menyinggung mengenai urgensi memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pegawai BUMN, termasuk direksi dan komisaris atau dewan pengawas.

Bahkan menanggapi hal ini, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo menyambut baik langkah yang dilakukan Erick Thohir dalam melakukan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk dukungan atas akselerasi perusahaan perusahaan BUMN melaksanakan Inpres. 

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Rp 7,1 Miliar pada Ahli Waris Dirut Bank Sumut

Panji mengungkapkan menurut Anggoro, pihaknya akan selalu siap berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga serta jajarannya untuk memastikan Inpres berjalan sesuai dengan harapan Presiden.

"Seperti diketahui Inpres yang dimaksud memerintahkan seluruh kementerian, lembaga hingga kepala daerah dan badan, termasuk kejaksaan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjan untuk pekerja, badan usaha dan seluruh ekosistem yang ada dibawahnya termasuk pekerja Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN)," kata Panji. 

Baca juga: Pemulung dan Disabilitas di Medan akan Didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan

Selain itu, Panji mengutarakan dalam surat edaran yang ditujukan bagi direksi dan dewan pengawas atau komisaris BUMN tersebut, menteri BUMN mengingatkan untuk mendaftarkan seluruh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas dan jajaran direksi serta pegawai BUMN, termasuk juga pimpinan dan seluruh pegawai pada anak perusahaan BUMN.

"Surat edaran Menteri BUMN ini menjadi dukungan kuat sekaligus bukti pelaksanaan Inpres ditanggapi serius oleh seluruh stakeholder," tutupnya.(cr20/tribun-medan.com) 

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved