Ketua DPRD Binjai Minta Wali Kota Dapat Memilih Pejabat Eselon dua Terbaik, Bukan Karena Balas Budi

Ketua DPRD Binjai Minta Wali Kota Dapat Memilih Pejabat Eselon dua Terbaik, Bukan Karena Balas Budi

TRIBUN MEDAN.COM, BINJAI - Banyak kekosongan jabatan eselon dua atau kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, membuat Wali Kota Amir Hamzah kelimpungan mengambil kebijakan.

Sebab, ia harus bekerja sendiri tanpa dibantu oleh kepala dinas, dalam menyusun anggaran guna membangun kota. Selain eselon dua, posisi Wakil Wali Kota Binjai, juga masih kosong hingga saat ini.

Ketua DPRD Kota Binjai, Noor Sri Syah Alam Putra meminta kepada Wali Kota Amir Hamzah memilih orang yang terbaik untuk ditempatkan pada posisi eselon dua atau kepala dinas.

Artinya, menempatkan pejabat sesuai dengan keahliannya, bukan karena kedekatan. Apalagi, terkait balas budi, di mana saat berkampanye orang-orang yang mendukung Amir Hamzah dipilih menjadi kepala dinas.

Diakuinya, pasca dilantik menjadi pejabat daerah, baru bisa melantik pejabat setelah enam bulan menjabat.

"Enam bulan setelag dilantik baru nanti wali kota dapat menentukan orangnya siapa. Saya berharap, menempatkan orang-orang yang terbaik dan yang menguasai bidangnya. Jangan asal-asalan meletakkan orang," katanya, saat ditemui di Rumah Dinas Wali Kota Binjai, Jalan Veteran, Selasa (6/7/2021).

Karena aturan itu, katanya Amir Hamzah dapat melantik pada bulan Agustus mendatang. Untuk itu, ia berharap agar seluruh masyarakat dapat menunggu, sampai Amir Hamzah dapat melantik pejabat baru.

"Jadi mungkin mengacu pada aturan itu dan untuk sementara diajukan pj atau Plt. Kuta menunggu sampau bulan 8 nanti.

Adapun alasannya berharap Wali Kota Amir memilih orang terbaik, guna bekerja secara maksimal untuk membangun Kota Binjai lebih baik ke depan.

"Agar ke depan Binjai dapat menjadi kota yang terbaik di Sumut," jelasnya.

Adapun posisi jabatan eselon dua atau kepala dinas yang masih kosong hingga saat ini, yakni Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kasatpol-PP, Inspektorat, Kepala Perpustakaan.

Kemudian, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan, Kepala Tarukim.

Saat hendak menanyakan kapan akan membuka lelang jabatan tehadap posisi yang kosong, Wali Kota Amir Hamzah memilih pergi dan tidak memberikan jawaban kepada Tribun-medan.com.

Sebelumnya, Pemkot Binjai telah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri, membuka lelang jabatan pada posisi Sekda dan Kepala Bappeda.

Perihal ini dimohonkan Pemkot, lantaran kedua posisi ini dianggap strategis, bila kosong akan menjadi beban pemerintah.

Untuk itulah, Pemkot Binjai mengadakan lelang jabatan terhadap dua posisi strategis itu, guna menopang kinerja Wali Kota dalam membangun.

(wen/tribun-medan.com)