Breaking News:

Wakil Wali Kota Sintar Terpilih Berusaha Batalkan Seleksi Jabatan Kadis, Ini Alasannya

Seleksi jabatan Kepala Dinas di Siantar terancam batal karena permintaan Wakil Wali Kota Siantar terpilih

Penulis: Alija Magribi | Editor: Array A Argus
Tribun Medan/Dedy
dr Susanti Dewayani usai pelantikan sebagai Dirut RSUD Djasamen Saragih di Ruang Data Balai Kota beberapa waktu silam 

TRIBUN-MEDAN.COM,SIANTAR-Wakil Wali Kota Siantar terpilih, Susanti Dewayani berusaha membatalkan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang diadakan Pemko Siantar.

Adapun upaya yang dilakukan Susanti Dewayani untuk membatalkan kegiatan ini dengan menyurati Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Susanti Dewayani meminta seleksi jabatan untuk kepala dinas di lingkungan Pemko Siantar ditinjau kembali, dievaluasi dan dipertimbangkan legalitasnya atau dibatalkan.

Baca juga: Seleksi 11 Jabatan Kadis di Pemko Pematangsiantar Dibuka

 Ia merasa pelaksanaan seleksi tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 820/6923/SJ, tanggal 23 Desember 2020 Tentang Larangan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020.

"Dalam surat edaran Mendagri itu tegas disebutkan pelarangan pergantian pejabat dalam rangka tertib administrasi penyelenggaran pemerintah daerah, hingga kepala daerah baik provinsi, kabupaten dan kota terpilih hasil Pilkada serentak 2020, dilantik," kata Susanti, Selasa (6/7/2021).

Susanti menambahkan, Kota Siantar merupakan daerah yang termasuk dalam ketentuan SE Mendagri itu, sebab merupakan satu diantara daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020.

Baca juga: Sempat Diterjang Banjir Ganas Hingga Nyaris Menghanyutkan Mobil, Ini Komentar Warga Siantar

Wakil Wali Kota terpilih yang diusung seluruh partai politik di DPRD Siantar ini menambahkan, pengumuman hasil seleksi seleksi administrasi calon pelamar JPTP juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), nomor 15 tahun 2019.

"Dalam peraturan Menpan RB, pengumuman hasil seleksi administrasi calon pelamar JPTP diteken sekretaris  panitia seleksi,"

"Padahal seharusnya ketua panitia, sehingga perlu dipertanyakan legalitas dokumen dan kompetensi yang menandatangani," sebut Susanti.

Baca juga: Sejarah Stasiun Kereta Api Siantar, Bukti Majunya Industri Perkebunan Kolonial Belanda

Selain itu, para pelamar JPTP diduga banyak yang tidak memenuhi syarat pengalaman dalam bidang tugas terkait, secara kumulatif paling kurang 5 tahun sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 tahun 2019.

Susanti juga mengatakan, secara umum, proses seleksi dimaksud tidak mencerminkan adanya fatsun atau sopan santun/etika pemerintahan.

"Mendagri kan sudah menerbitkan surat nomor 131.12/3649/OTDA tanggal 4 Juni 2021, terkait pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten dan kota pada provinsi Sumatera Utara,"

"Namun sangat disayangkan tanggal 15 Juni 2021 lalu, tetap dilakukan seleksi JPTP Pratama di lingkungan Pemko Siantar," papar Susanti.

Baca juga: Nasabah Yayasan Sari Asih Nusantara Batal Melapor ke Polres Siantar, Tunggu Penjelasan Kurator

Susanti berharap permohonan peninjauan kembali, dievaluasi dan dipertimbangkan, legalitas prosesnya  ditanggapi oleh KASN, karena tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.(alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved