Breaking News:

Tutup Semua Tenan di Mal, Petugas Satgas Covid-19 Dinilai Tidak Mengerti Surat Edaran PPKM

Herri menjelaskan di tengah pandemi ditambah PPKM, omset pusat pembelanjaan modern di Medan sudah merosot hingga telah banyak karyawan di PHK.

Penulis: Yufis Nianis Nduru | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Suasana pekerja melakukan proses penutupan tenan di pusat perbelanjaan Manhattan Times Square di Jalan Gagak Hitam/Ringroad, Medan, Kamis (8/7/2021). Pemerintah daerah resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro yang mengatur salah satunya dengan mengurangi jam operasional sementara beberapa fasiltas masyarakat seperti pusat perbelanjaan atau mal. 

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Penasihat Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Sumut Herri Zulkarnaen didampingi Marketing Manager Plaza Millennium ICT Center, Machruzar bependapat petugas satgas gugus Covid-19 tidak mengerti akan pelaksanaan peraturan Surat Edaran (SE)  pemerintah baik dari Walikota Medan maupun Gubernur Sumatera Utara tentang jam operasional pusat pembelanjaan modern. 

"APPBI mendukung penuh akan kebijakan terbaru pemerintah terkait PPKM namun kami melihat dalam pelaksanaannya satgas gugus Covid-19 baik di Kota Medan maupun Sumatera tidak mengerti dan melaksanakan sepenuhnya sesuai SE Walikota Medan dan Gubernur Sumut," kata Herri, Kamis (8/7/2021). 

menurutnya hal ini perlu disampaikan berhubung membuat kecewa para pengelolaan pusat pembelanjaan berhubung dari awal pusat pembelanjaan selalu mengikuti arahan pemerintah seperti pembatasan jam operasional mulai dari tutup pukul 21.00 hingga saat ini pukul 17.00 WIB, semua penerapan dilaksanakan. 

"Tetapi alangkah kecewanya kita kepada Satgas Gugus Covid-19 yang menyamaratakan jam operasional pusat pembelanjaan modern ke semua outlet yang ada di dalamnya, seharusnya pemberlakuan tutup pukul 17.00 WIB bukan untuk semua outlet yang ada di pusat pembelanjaan karena masih sektor esensial yang diizinkan beroperasi hingga pukul 20.00 seperti supermarket, toko obat, bahkan restoran juga bisa yang sistemnya online. Namun dengan arogannya petugas gugus menyuruh semuannya tutup, kebijakan ini salah," kata Herri. 

"Kami sampaikan kepada Walikota Medan dan Gubernur Sumut supaya satgas gugus menjalankan kebijakan sesuai arahan," tambahnya. 

Herri menjelaskan di tengah pandemi ditambah PPKM, omset pusat pembelanjaan modern di Medan sudah merosot hingga telah banyak karyawan di PHK seperti karyawan di Plaza Millennium sudah ada sekitar 100 di PHK belum lagi karyawan di dalam outlet. 

Bahkan  pihaknya juga telah berusaha membuat strategi untuk mendongkrak namun hasilnya belum ada. 

"Enggak bisa buat strategi lagi karena kita hanya bergantung pada kebijakan pemerintah bahkan kita sudah membuat sistem online namun tetap tidak mendongkrak juga," ujarnya. 

Setelah itu, ia mengutarakan sebagai bentuk dukungan pusat pembelanjaan modern di Medan ini terhadap pemutusan rantai Covid-19 seperti Plaza Mellinnium punya target bulan Juli seluruh pegawai maupun owner di tempat ini harus di vaksin, sama halnya nanti untuk tempat pusat pembelanjaan modern lainnya. 

"Apabila ada yang tidak mau divaksin, kami langsung suruh resign dan tidak kami izinkan masuk. Jangan karena satu orang semua jadi kenak," ujar Herri. 

Selain itu, ia mengungkapkan saat ini diperkirakan telah mencapai 40 persen karyawan di pusat pembelanjaan modern telah divaksin. 

Bahkan Herri mengungkapkan dalam mendukung percepatan vaksin seperti Plaza Millennium menyediakan bus bagi karyawan yang belum di vaksin untuk diantar ke tempat central vaksin sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak vaksin ditambah saat ini sudah mudah untuk menemukan tempat vaksin. 

"Jadi kami juga minta sama pemerintah jangan tebang pilih, jangan hanya pusat pembelajaan saja jadi sorotan karena kami sudah ketat dalam menerapkan protokol kesehatan," kata Herri. 

Setelah itu, ia menuturkan agar pemerintah dalam PPKM ini dapat memberikan  stimulus bagi pusat pembelanjaan modern yang sangat berdampak. 

"Kami berharap kepada pemerintah untuk memberikan stimulus seperti PBB didiskon 50 persen, biaya PLN ditiadakan lagi, pajak parkir ditiadakan berhubung pusat pembelanjaan ini banyak menampung para pekerja sehingga saat pandemi sangat berdampak hingga minus," tutupnya. (cr20/tribun-medan.com) 

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved