Breaking News:

KORUPSI Gedung Kuliah UINSU Berpotensi Rugikan Keuangan Negara hingga Rp 10 Miliar

Perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II UINSU berpotensi merugikan negara.

Penulis: Gita Nadia Putri br Tarigan | Editor: Randy P.F Hutagaol
Tribun Medan/Ho
Kejaksaan Negeri Medan saat melimpahkan berkas perkara tindak pidana korupsi, pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II UINSU ke Pengadilan Tipikor Medan. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Tahun Anggaran 2018, berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 10 Miliar lebih.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Intelijen, Bondan Subrata saat melimpahkan berkas perkara tindak
pidana korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II UINSU ke Pengadilan Tipikor Medan.

Berkas perkara tersebut, kata Bonda telah diserahkan pada Kamis, (8/7/2021) dan diterima oleh Junain Arief selaku Panitera Muda pada Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Medan.

"Pelimpahan perkara dimaksud terhadap 3 terdakwa yaitu atas nama Prof. DR. Saidurrahman, Syahruddin Siregar, MA dan Joni Siswoyo, Terdakwa Saidurrahman merupakan mantan Rektor UIN Sumatera Utara," kata Bondan, Jumat (9/7/2021).

Sementara itu, katanya Terdakwa Drs. Syahruddin Siregar, merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan Joni Siswoyo merupakan Direktur PT Multi Karya Bisnis Perkasa (MKBP), selaku Pelaksana pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II UINSU Tahun Anggaran 2018.

"Perkara dugaan korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II UINSU Tahun Anggaran tahun 2018 dengan nilai kontrak Rp 44.973.352.461, dikerjakan oleh kontraktor PT Multi Karya Bisnis Perkasa. Pembangunan gedung itu kemudian mangkrak dan berpotensi merugikan keuangan negara," kata Bondan.

Ia mengatakan sesuai hasil audit didapati kerugian negara yaitu sebesar Rp 10.350.091.337,98.

"Setelah dilakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, terhadap para terdakwa tersebut, maka selanjutnya JPU akan menunggu penetapan majelis Hakim untuk menentukan waktu sidang pertama dimulai," pungkasnya.

(cr21/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved